Bukittinggi – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Bukittinggi terancam masalah keamanan pangan. Dinas Kesehatan setempat menemukan, dari 14 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, hanya dua yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kondisi ini memicu kekhawatiran akan potensi keracunan makanan pada peserta didik.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi, Ramli, menegaskan SLHS adalah syarat mutlak bagi setiap SPPG sebelum beroperasi.
“SPPG di Bukittinggi itu ada 18 unit. Dari jumlah tersebut baru 14 yang beroperasi. Namun yang mengantongi SLHS baru dua yaitu SPPG Tarok Dipo dan SPPG Manggis Ganting,” kata Ramli, Kamis (16/5/2024).
Pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas bagi SPPG yang beroperasi tanpa SLHS lebih dari satu bulan. Sanksi tersebut berupa penghentian sementara kegiatan operasional hingga penutupan dapur.
Ramli mendorong seluruh SPPG, terutama yang sudah beroperasi, untuk segera mengurus SLHS. Dinas Kesehatan siap menerbitkan sertifikat jika semua persyaratan teknis terpenuhi.
Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif setelah batas waktu pengurusan SLHS terlampaui.
Sebagai informasi, target MBG di Bukittinggi pada akhir 2025 adalah 43.277 peserta didik. Saat ini, program tersebut telah menjangkau 62,16% atau 26.900 orang.
