Jakarta – Pemerintah melibatkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam negosiasi restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dengan pihak China.
Keputusan ini diambil setelah pemerintah memutuskan menggunakan APBN untuk menalangi utang proyek tersebut.
Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, membenarkan keterlibatan Purbaya dalam negosiasi.
“Iya dong (diajak), Pak Purbaya kan Menteri Keuangan, dia tentu akan masuk di sana,” kata Pandu usai menghadiri sebuah forum bisnis di Jakarta, Rabu (19/11/2025).
Pandu belum memberikan detail kapan negosiasi dengan pihak China akan dilakukan.
Namun, ia memastikan restrukturisasi akan dilaksanakan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Purbaya menyatakan keinginannya untuk dilibatkan dalam negosiasi utang kereta cepat.
Tujuannya, untuk memastikan keuangan negara tidak mengalami kerugian besar.
“Makanya saya bilang kalau nanti mereka (Danantara) diskusi dengan sana (Cina) saya ikut. Saya mau lihat, jangan sampai saya rugi-rugi amat. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini,” ujar Purbaya dalam sebuah kesempatan di Kementerian Keuangan, Jumat (14/11/2025).
Purbaya secara pribadi sebenarnya tidak ingin utang Whoosh ditanggung APBN.
“Kalau saya mending enggak bayar,” tegasnya.
Meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada Presiden Prabowo.
Saat ini, pemerintah sedang mengkaji opsi penanganan utang dan kerugian keuangan kereta cepat.
Pemerintah akan menanggung infrastruktur Whoosh, sementara Danantara akan menangani operasional. Namun, skema ini belum final.
Chief Operating Officer Danantara Indonesia, Dony Oskaria, sebelumnya menargetkan restrukturisasi utang rampung tahun ini.
Danantara berencana berangkat ke China dalam waktu dekat untuk menegosiasikan ketentuan pembayaran pinjaman.
“Ini menjadi poin negosiasi kami, berkaitan dengan jangka waktu pinjaman, suku bunga, kemudian juga ada beberapa mata uang yang akan kami diskusikan dengan mereka,” kata Dony pada 23 Oktober 2025.
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang dimulai pada 2016, menelan biaya total US$ 7,2 miliar atau sekitar Rp 120 triliun.
Dana tersebut terdiri dari investasi awal US$ 6,02 miliar dan pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar.
Sebanyak 75 persen pendanaan berasal dari pinjaman China Development Bank, dan sisanya dari ekuitas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham KCIC, sementara 40 persen sisanya dipegang konsorsium Cina, Beijing Yawan HSR Co Ltd.
