Cirebon – Badan Gizi Nasional (BGN) memberikan peringatan keras kepada mitra program makan bergizi gratis (MBG).
BGN mengancam akan memangkas insentif Rp 6 juta per hari jika fasilitas satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak dikelola sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan hal ini saat acara koordinasi dan evaluasi program BGN di Hotel Aston Cirebon, Minggu (7/12/2025).
“Kalau ternyata dapur Anda tidak sesuai standar, atau nilainya rendah, insentif fasilitas akan dipangkas. Jangan sembarangan,” tegas Nanik.
Insentif tersebut bertujuan agar mitra MBG dapat mengelola dapur sesuai standar BGN, mencegah insiden keamanan pangan.
Pembayaran insentif tidak bergantung pada jumlah porsi yang dilayani.
Nanik mengakui pemberian insentif ini sempat menuai protes dari sejumlah mitra.
“Masak saya yang sudah bangun dapur 400 meter persegi di tahap pertama disamakan dengan dapur-dapur sekarang yang kurang dari 400 meter persegi,” kata Nanik menirukan protes salah satu mitra.
BGN memastikan prinsip keadilan akan tetap diterapkan. Tim appraisal akan menilai kondisi dapur MBG secara independen.
Setiap SPPG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL), dan Sertifikat Halal. Relawan juga harus mengikuti pelatihan penjamah makanan.
Direktur Sistem Pemenuhan Gizi Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN, Eny Indarti, mengatakan insentif Rp 6 juta per hari berlaku untuk dua tahun pertama dan akan dievaluasi selanjutnya.
