Payakumbuh – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Payakumbuh mendapatkan angin segar dari DPRD setempat terkait rencana pembangunan command center. Dukungan ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi.
Ketua Komisi B DPRD Kota Payakumbuh, Hamdi Agus, bersama anggota Komisi B lainnya, yaitu Farhan, Nasmi, dan Wirianto Dt. Paduko Basa Marajo, menyampaikan dukungan tersebut pada Jumat (22/8/2025).
Hamdi Agus menjelaskan, DPRD sangat mendukung realisasi command center. “Pusat kendali ini akan mempercepat koordinasi antar-OPD, sehingga pimpinan daerah dapat mengambil keputusan berdasarkan data real time,” jelasnya.
Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Junaidi, menerangkan bahwa command center akan menjadi pusat integrasi berbagai layanan digital pemerintah. Layanan tersebut meliputi aduan masyarakat melalui SP4N Lapor, pemantauan kebencanaan, kondisi lalu lintas, hingga ketersediaan fasilitas umum.
“Keberadaan command center ini sangat mendesak bagi Kota Payakumbuh. Dengan sistem yang terpadu, pemerintah dapat merespons persoalan publik dengan lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Layanan masyarakat tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan terhubung dalam satu ruang kendali,” ungkap Junaidi.
Hal tersebut disampaikan Junaidi dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD Kota Payakumbuh terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026.
Lebih lanjut, Junaidi menambahkan, Diskominfo telah menyiapkan lima program, 11 kegiatan, dan 29 subkegiatan sebagai landasan transformasi digital tahun 2026. Fokus utama meliputi pengelolaan informasi publik, digitalisasi layanan pemerintahan, penguatan infrastruktur digital, penyelenggaraan statistik sektoral, serta pengamanan informasi melalui persandian.
Selain itu, Diskominfo juga mengajukan kebutuhan operasional seperti peralatan peliputan dan kendaraan dinas untuk mendukung kinerja komunikasi publik. “Kami ingin memastikan informasi publik dapat dikelola secara cepat, transparan, dan partisipatif. Semua ini merupakan bagian dari upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan Pemko Payakumbuh,” imbuhnya.
Diskominfo berharap command center nantinya tidak hanya meningkatkan efisiensi kerja birokrasi, tetapi juga menghadirkan transparansi dan akuntabilitas yang lebih kuat. Junaidi menegaskan, “Command center ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang kepercayaan publik. Masyarakat Payakumbuh berhak mendapatkan pelayanan yang modern, cepat, dan transparan.”
