Padang – DPRD Kota Padang memberikan sorotan tajam terhadap buruknya tata kelola kawasan wisata Pantai Padang. Praktik pungutan liar (pungli) dan harga makanan yang tidak wajar menjadi pemicu utama kritikan tersebut.
Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, menyampaikan teguran keras kepada Pemerintah Kota (Pemko) Padang, Rabu (21/1/2026). Ia menyesalkan munculnya seruan boikot dari warganet di media sosial.
“Ini tidak boleh terjadi,” tegas Muharlion, khawatir citra negatif akan merugikan industri pariwisata Kota Padang.
Muharlion mendesak Pemko Padang memaksimalkan peran Satpol PP untuk mengembalikan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.
Politisi PKS ini menyoroti praktik parkir liar yang kerap memaksa pengunjung membayar di muka dengan tarif tidak masuk akal.
Menurut Muharlion, Pemko Padang memiliki dasar hukum yang jelas untuk menindak tegas juru parkir (jukir) liar. “Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda,” ujarnya.
Selain itu, Muharlion juga menyoroti perilaku oknum pedagang kaki lima (PKL) yang melakukan praktik “getok harga”. Ia meminta pembinaan serius agar pedagang tidak menaikkan harga semena-mena.
Muharlion mengingatkan Pemko Padang bahwa wisatawan hanya menuntut tempat yang bersih, tarif parkir yang wajar, fasilitas yang layak, serta jaminan keamanan.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan pariwisata yang profesional dan berkelanjutan.
