Limapuluh Kota – Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Komoditi Unggulan Perkebunan disosialisasikan kepada masyarakat oleh Anggota DPRD Sumatera Barat, Wirman Dt. Pangeran.
Sosialisasi ini menyasar para petani dan pekebun di empat kecamatan.
Kegiatan berlangsung di Nagari Balai Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Jumat (13/03/2026).
Wirman mengapresiasi antusiasme masyarakat terhadap regulasi daerah ini.
“Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu peserta sosialisasi. Perda Provinsi Sumbar ini sangat penting bagi kita yang sehari-hari bekerja sebagai petani dan pekebun,” kata Wirman.
Menurutnya, sosialisasi ini merupakan bagian dari program kerja DPRD Sumatera Barat.
Tujuannya adalah agar masyarakat memahami fungsi regulasi sebagai dasar perlindungan dan penguatan sektor ekonomi berbasis perkebunan.
Wirman berharap, perda ini dapat mendorong tata kelola komoditas unggulan yang lebih terarah dan bernilai ekonomi tinggi.
Perda ini juga diharapkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan.
Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah Dinas Perkebunan Tanaman Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Novriadi, menjelaskan tujuan utama sosialisasi.
“Masyarakat perlu memahami bahwa sejumlah komoditas perkebunan Sumatera Barat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas. Perda ini menjadi dasar kebijakan penguatan sektor tersebut,” jelas Novriadi.
Ia menyebutkan, komoditas unggulan perkebunan Sumatera Barat meliputi gambir, kelapa sawit, kakao, karet, dan tanaman perkebunan strategis lainnya.
Novriadi berharap, regulasi ini dapat diimplementasikan pemerintah kabupaten dan kota melalui kebijakan turunan yang selaras.
Sosialisasi yang diikuti ratusan peserta ini berlangsung hingga sore hari dan ditutup dengan berbuka puasa bersama.
