Agam – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Agam yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 diwarnai kritik tajam dari berbagai fraksi.
Para legislator menyoroti sejumlah isu krusial, mulai dari efektivitas belanja daerah, besaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), hingga tuntutan transparansi pengelolaan keuangan.
Agenda yang berlangsung di aula utama kantor DPRD Agam, Senin (15/6), dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, didampingi Wakil Ketua Muhammad Risman dan Aderia.
Wakil Bupati Agam, Muhammad Iqbal, hadir bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendengarkan langsung masukan dari para wakil rakyat.
Fraksi Demokrat melalui Syafril menekankan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak boleh hanya dinilai dari tingginya angka serapan anggaran.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Pihaknya menuntut penjelasan rinci mengenai program-program yang gagal mencapai target serta akar penyebab munculnya SiLPA.
Senada dengan itu, Fraksi PKS yang diwakili Asrizal mendesak pemerintah daerah memberikan penjelasan komprehensif terkait evaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mereka menekankan pentingnya tindak lanjut atas rekomendasi BPK sebagai langkah konkret memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Isu SiLPA juga menjadi perhatian Fraksi PPP. Novia Novel mempertanyakan komposisi SiLPA murni, apakah berasal dari efisiensi pengadaan barang dan jasa atau justru akibat kegagalan pelaksanaan program karena kendala tender. Sementara itu, Irfan Andri dari Fraksi PAN menyoroti sejumlah kegiatan prioritas dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang belum terakomodasi dalam pelaksanaan anggaran.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra melalui Erdinal menuntut kejelasan langkah pemulihan infrastruktur pascabencana hidrometeorologi akhir 2025. Fokus serupa ditunjukkan Fraksi Golkar (gabungan Partai Golkar, Hanura, PBB, dan PKB) yang mendorong Pemkab Agam lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan pada dana transfer pusat.
Menutup rangkaian pandangan fraksi, Alfian dari Fraksi NasDem menegaskan bahwa transparansi merupakan harga mati dalam pengelolaan keuangan daerah. Keterbukaan informasi dinilai krusial agar seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan pengawasan secara partisipatif.
Menanggapi berbagai catatan tersebut, Sekretaris DPRD Agam, Ekko Espito, memastikan seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi penting. Harapannya, pembahasan Ranperda ini mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat Agam.
