Padang – Menteri Lingkungan Hidup RI, Moh. Jumhur Hidayat, mengawali kunjungan kerja dua hari di Sumatera Barat pada Senin (13/7/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut kedatangan sang menteri secara langsung di Ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau.
Dalam momen penyambutan, Mahyeldi menyematkan deta sebagai simbol penghormatan budaya kepada sang menteri.
Pertemuan strategis ini menjadi wadah pembahasan krusial mengenai pengelolaan sampah terpadu serta pengembangan perdagangan karbon melalui sektor perhutanan sosial.
Agenda kunjungan menteri meliputi peninjauan inovasi pengelolaan sampah berbasis kawasan dan rapat koordinasi bersama para kepala daerah se-Sumatera Barat.
Mahyeldi menyoroti besarnya potensi perhutanan sosial yang mampu menjadi motor penggerak ekonomi ramah lingkungan bagi masyarakat.
“Melalui kelompok-kelompok perhutanan sosial, masyarakat dapat memanfaatkannya untuk budidaya, pengembangan ekowisata, maupun berbagai jasa lingkungan lainnya,” papar Mahyeldi.
Ia berharap pemerintah pusat berkomitmen memberikan dukungan penuh guna memperkuat program pemberdayaan masyarakat di kawasan hutan.
Menanggapi potensi tersebut, Moh. Jumhur Hidayat menilai perdagangan karbon di hutan adat maupun hutan masyarakat menjanjikan peluang ekonomi yang sangat luas.
Jumhur memerintahkan setiap kawasan hutan segera mendata cadangan karbon untuk didaftarkan ke dalam Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).
“Unit karbon yang terdaftar memiliki nilai ekonomi karena bisa diperdagangkan kepada pihak yang membutuhkan kompensasi emisi,” tegas Jumhur.
Ia menekankan bahwa praktik menjaga kelestarian hutan kini mampu memberikan nilai tambah finansial bagi daerah dan masyarakat.
Kendati demikian, ia mengingatkan krusialnya kesiapan sumber daya manusia dalam menguasai mekanisme teknis perdagangan karbon.
“Kita harus menyiapkan pelatihan agar masyarakat dan daerah paham prosedur pengelolaan hingga perdagangannya,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat optimistis sinergi ini akan mendorong pengelolaan lingkungan yang lebih progresif serta memberikan keuntungan nyata bagi kesejahteraan warga.
