Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menyerahkan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 kepada pihak legislatif.
Agenda penyerahan dokumen krusial tersebut dilaksanakan dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumatera Barat pada Senin (6/7/2026).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memfokuskan kebijakan fiskal mendatang pada akselerasi transformasi ekonomi, penguatan inklusi sosial, serta ketahanan pangan.
Penyusunan anggaran ini telah mengalkulasi dinamika makro serta dampak destruktif bencana alam yang sempat mengganggu sektor pertanian dan perdagangan.
Di tengah tekanan ekonomi nasional dan global, Mahyeldi mencatatkan prestasi dalam menekan angka kemiskinan dari 5,97 persen menjadi 5,31 persen.
Pencapaian ini merepresentasikan keberhasilan daerah dalam mengentaskan 33 ribu jiwa dari jerat kemiskinan.
Indikator keberhasilan lainnya ditunjukkan oleh membaiknya Indeks Gini Rasio ke level 0,280 dan penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,52 persen.
Sumatera Barat kini mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 77,27, yang secara statistik melampaui rata-rata capaian nasional.
Keberhasilan tersebut ditegaskan sebagai buah dari efektivitas program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Transformasi ekonomi berbasis nagari dan sektor UMKM kini ditetapkan sebagai tema sentral pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Pemerintah berkomitmen menerapkan prinsip money follows program untuk menjamin setiap sen anggaran menghasilkan dampak publik yang nyata.
Alokasi belanja diprioritaskan bagi peningkatan pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Pemerintah juga menggenjot kemandirian fiskal melalui target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat digitalisasi pajak dan optimalisasi aset.
Dokumen rancangan tersebut memproyeksikan pendapatan daerah sebesar Rp5,77 triliun dengan pagu belanja daerah mencapai Rp5,71 triliun.
Pemerintah mencatat proyeksi defisit sebesar Rp66 miliar yang akan diselaraskan melalui mekanisme pembiayaan dalam APBD 2027.
Mahyeldi menekankan pentingnya sinergi dengan DPRD agar seluruh kebijakan yang dihasilkan tetap akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dianggarkan harus memberikan manfaat nyata bagi seluruh warga Sumatera Barat,” tegasnya.
