Sijunjung – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil langkah tegas menyikapi maraknya aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang berujung pada tragedi kemanusiaan di Kabupaten Sijunjung.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, turun langsung meninjau kawasan tambang ilegal di Batu Gando, Nagari Muaro, Selasa (19/5/2026), menyusul insiden longsor maut yang merenggut sembilan nyawa pekerja sepekan sebelumnya.
Dalam peninjauan tersebut, Mahyeldi mendapati praktik penambangan masih beroperasi secara masif. Sepanjang aliran sungai, ratusan kotak talang tampak terpasang di atas ponton, menunjukkan aktivitas ekstraksi emas yang tidak terkendali.
Kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan dan berisiko tinggi bagi keselamatan para pekerja.
Gubernur mendesak para pelaku usaha untuk segera menempuh jalur legalitas agar operasional mereka tidak lagi membahayakan diri sendiri maupun merusak lingkungan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, telah menyiapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) sebagai wadah resmi bagi masyarakat untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
“Kalau belum punya izin, segera urus. Kami mendorong penerbitan IPR supaya aktivitas masyarakat bisa berjalan sesuai aturan dan tidak membahayakan diri sendiri maupun merusak lingkungan,” tegas Mahyeldi di hadapan para penambang.
Sebelumnya, musibah longsor terjadi di Sintuk, Jorong Koto Guguk, Nagari Guguk, Kecamatan Koto VII, pada Rabu (13/5/2026).
Selain menelan sembilan korban jiwa, bencana tersebut juga memicu banjir yang menghancurkan puluhan peralatan tambang milik warga.
Sebagai bentuk empati, Mahyeldi menyempatkan diri melayat ke rumah duka salah satu korban, Madi (24), di Nagari Padang Laweh, untuk menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan.
Tragedi ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak. Mahyeldi menekankan pentingnya memprioritaskan keselamatan kerja dan beralih ke praktik pertambangan yang sah guna meminimalisir risiko fatal di masa mendatang.
