Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat penguatan ekonomi dan keuangan syariah sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Gubernur Mahyeldi Ansharullah memaparkan capaian serta arah kebijakan itu dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah di Istana Gubernur, Selasa (11/5/2026).
Rapat tersebut turut diikuti pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, serta jajaran OPD Pemprov Sumbar, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
Mahyeldi mengatakan Pemprov Sumbar menempatkan ekonomi syariah sebagai agenda prioritas melalui regulasi dan program strategis. Langkah itu dijalankan antara lain lewat Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” kata Mahyeldi.
Sepanjang 2025, pemerintah daerah juga mendorong lahirnya ekosistem halal dan ekonomi syariah melalui sejumlah inovasi. Salah satunya dengan menetapkan kawasan Halal Lifestyle di lingkungan Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Di kawasan itu, pemerintah rutin menggelar berbagai kegiatan keagamaan dan pembentukan karakter, seperti Subuh Mubarok, iktikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Pada sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumbar terus mengukuhkan diri sebagai destinasi wisata halal nasional. Hingga kini, Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” ujarnya.
Di sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 mencapai 92,14 persen. Unit Usaha Syariah Bank Nagari juga mencatat pertumbuhan signifikan pada pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK), didukung lima kantor cabang serta 123 layanan syariah lainnya.
Mahyeldi menambahkan, Pemprov Sumbar kini menyiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah juga memperluas literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, di antaranya Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES). Pemprov turut mengembangkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, serta digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM.
“Kami ingin menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal terkemuka di wilayah Sumatera dan Indonesia bagian barat,” tegas Mahyeldi.
