Jakarta – Ibu Kota Nusantara (IKN) ditargetkan siap menjadi pusat politik Indonesia pada tahun 2028. Otorita IKN optimistis target ini dapat tercapai.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan keyakinan tersebut usai melaporkan perkembangan pembangunan IKN kepada Wakil Menteri Sekretariat Negara.
“Dengan koordinasi erat bersama Kementerian Sekretariat Negara, kami optimistis Nusantara dapat dipersiapkan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang modern, inklusif, dan siap menjalankan sistem pemerintahan yang lengkap pada 2028,” kata Basuki, Jumat (3/10/2025).
Fokus pembangunan IKN pada periode 2026-2028 adalah menyelesaikan kawasan legislatif dan yudikatif. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menargetkan IKN beroperasi sebagai ibu kota politik pada 2028. Target ini tertuang dalam Perpres Nomor 79 Tahun 2025.
IKN dapat berfungsi sebagai ibu kota politik jika seluruh kompleks lembaga negara, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif, telah rampung.
Presiden Prabowo telah menyetujui pembangunan tahap kedua IKN yang berlangsung pada 2025-2029 dengan anggaran Rp 48,8 triliun. Persetujuan diberikan pada 21 Januari 2025.
Anggaran tersebut mencakup pembangunan ekosistem pendukung, akses menuju IKN, serta pemeliharaan prasarana yang telah diselesaikan pada tahap awal.
Laporan perkembangan IKN disampaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
