Jakarta – Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menilai kondisi fiskal Indonesia pada 2026 sudah memasuki fase kritis. Lembaga itu menyebut ambisi pertumbuhan ekonomi tinggi kini berhadapan langsung dengan beban utang yang dinilai mencapai titik paling berat dalam sejarah modern Republik.
Senior analis ISEAI, Ronny P. Sasmita, mengatakan pemerintah kerap menggunakan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai penenang pasar. Untuk 2026, angka itu diproyeksikan berada di kisaran 41,3 hingga 41,5 persen.
“Walaupun secara teknis angka ini masih berada di bawah batas legal 60 persen yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara, analisis yang lebih kritis mengungkapkan tren peningkatan yang persisten dan mengkhawatirkan,” kata Ronny dalam ISEAI Working Paper, dikutip Senin, 20 April 2026.
Ia menjelaskan, pada akhir 2024 rasio utang masih berada di level 39,2 persen. Dalam waktu kurang dari dua tahun, angka itu naik lebih dari 200 basis poin.
Ronny menilai kenaikan tersebut bukan sekadar akibat fluktuasi siklus ekonomi. Menurut dia, kondisi itu mencerminkan perubahan struktural pada kebijakan belanja negara yang mulai melampaui kemampuan pemerintah menghimpun pendapatan secara berkelanjutan.
Ia juga menyebut total utang pemerintah pusat pada akhir 2025 mencapai Rp 9.637,9 triliun. Jumlah itu diperkirakan terus naik dan mendekati batas psikologis Rp 10.000 triliun pada pertengahan 2026.
Dominasi pembiayaan domestik melalui Surat Berharga Negara (SBN) berdenominasi rupiah memang memberi perlindungan sebagian dari risiko nilai tukar. Namun, di sisi lain, pemerintah menjadi sangat bergantung pada likuiditas perbankan domestik.
Saat pemerintah menyerap likuiditas besar-besaran untuk menutup defisit yang melebar hingga 2,9 persen dari PDB, risiko crowding out terhadap sektor swasta dinilai makin nyata. Ronny mengatakan kondisi itu berpotensi menghambat produktivitas nasional.
Dalam proyeksinya, rasio utang pemerintah naik tipis dari 41,0 persen terhadap PDB pada 2025 menjadi 41,3 persen pada 2026. Defisit anggaran juga melebar dari 2,8 persen menjadi 2,9 persen PDB.
Di sisi lain, pertumbuhan PDB riil diproyeksikan membaik dari 5,0 persen menjadi 5,1 persen. Inflasi yang diukur melalui Indeks Harga Konsumen juga diperkirakan naik dari 2,8 persen menjadi 3,0 persen.
Sementara itu, rasio utang luar negeri terhadap PDB diperkirakan turun tipis dari 29,9 persen pada 2025 menjadi 29,7 persen pada 2026. Namun, cadangan devisa justru diproyeksikan menyusut dari US$ 156,5 miliar menjadi US$ 154,6 miliar.
Saldo keseimbangan primer juga masih berada di zona negatif dan memburuk dari minus 0,5 persen PDB menjadi minus 0,6 persen.
Ronny menilai rangkaian data itu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan menguat pada 2026 justru berjalan beriringan dengan pelebaran defisit. Kondisi tersebut otomatis mendorong rasio utang ke level yang lebih tinggi.
“Fenomena ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi bersifat debt-driven atau digerakkan oleh utang, bukan didorong peningkatan produktivitas atau investasi swasta secara mandiri,” ujarnya.
Ia menambahkan, penurunan cadangan devisa pada awal 2026 menjadi sinyal awal bahwa intervensi untuk menjaga stabilitas rupiah mulai menggerus bantalan eksternal Indonesia di tengah beban pembayaran utang luar negeri yang makin besar.
Dari sisi komposisi mata uang, struktur utang Indonesia pada 2026 juga dinilai menghadapi tantangan. Meski porsi terbesar tetap dalam rupiah, utang valas masih cukup besar dan sensitif terhadap perubahan kurs.
Ronny menyebut, ketika rupiah terdepresiasi hingga menembus Rp 17.000 per dolar AS pada April 2026, beban pokok dan bunga utang luar negeri langsung membengkak. Tekanan itu, katanya, ikut menambah beban likuiditas APBN.
Kondisi tersebut juga diperberat ketergantungan pada investor asing di pasar SBN. Meski porsinya sudah menurun, potensi gejolak tetap ada jika sentimen global memburuk dan memicu volatilitas harga aset.
