Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menggodok pemetaan strategis guna mengakselerasi penyerapan tenaga kerja Indonesia di pasar industri Jepang.
Upaya ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor melalui serangkaian kunjungan kerja intensif pada 8 hingga 12 Juli 2026.
Delegasi Indonesia melakukan diskusi mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas KBRI Tokyo, lembaga pelatihan, perusahaan penerima tenaga kerja, hingga Sekretariat Asian Productivity Organization (APO).
Hasil pemetaan tersebut memberikan acuan komprehensif terkait profil tenaga kerja yang dibutuhkan serta standar perlindungan pekerja yang harus dijamin pemerintah.
Afriansyah memastikan pasar kerja di Negeri Sakura masih memiliki ruang yang sangat luas bagi tenaga kerja terampil asal tanah air.
Permintaan tenaga kerja mencakup berbagai sektor krusial, seperti otomotif, transportasi, konstruksi, pertanian, hingga layanan caregiving.
“Peluang kerja di Jepang harus kita siapkan dengan tenaga kerja Indonesia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri,” ungkap Afriansyah melalui siaran pers resmi, Senin (13/7/2026).
Pemerintah kini memfokuskan peningkatan kualitas sumber daya manusia pada aspek penguasaan bahasa, adaptasi budaya, serta kecakapan teknis.
Meski mitra di Jepang memberikan apresiasi atas kemampuan adaptasi pekerja Indonesia, peningkatan standar kualitas tetap menjadi prioritas utama.
Perusahaan Jepang menuntut kedisiplinan tinggi dan penerapan standar keselamatan kerja yang sangat ketat di lapangan.
Kemnaker merencanakan metode pelatihan yang mensimulasikan kondisi kerja nyata di lingkungan industri Jepang agar pekerja lebih siap secara mental dan teknis.
Khusus sektor otomotif, pelatihan akan difokuskan pada praktik perawatan kendaraan, inspeksi dasar, serta kedisiplinan menjaga kerapian area kerja.
Kurikulum bahasa Jepang pun akan disesuaikan dengan kebutuhan terminologi teknis keselamatan dan komunikasi operasional di tempat kerja.
Afriansyah menegaskan masukan dari perusahaan Jepang menjadi fondasi utama dalam merombak kurikulum pelatihan vokasi di Indonesia.
“Kita ingin memastikan pelatihan vokasi benar-benar menjawab kebutuhan industri,” tegasnya terkait upaya peningkatan kompetensi instruktur dan metode pembelajaran praktik.
Selain aspek teknis, pemerintah memperkuat sistem perlindungan yang meliputi pendampingan, layanan pengaduan, dan penguatan kesiapan mental pekerja.
Kolaborasi dengan APO pun mulai dijajaki untuk memperkuat sertifikasi produktivitas serta pemanfaatan teknologi demi mendongkrak daya saing tenaga kerja Indonesia di kancah global.
Seluruh data hasil kunjungan tersebut akan segera diintegrasikan ke dalam program pelatihan serta sertifikasi nasional.
Langkah komprehensif ini diharapkan mampu memastikan tenaga kerja Indonesia tidak hanya terserap secara masif, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif di pasar internasional.
