Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan hasil simulasi ekonomi tiga bulan ke depan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil kajian itu, Luhut menegaskan kondisi perekonomian nasional masih aman dan fundamental ekonomi tetap kuat.
“Berdasarkan simulasi komprehensif yang kami lakukan, kondisi perekonomian kita dalam tiga bulan ke depan masih sangat aman dan terjaga. Fundamental ekonomi kita kuat,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 22 April 2026.
Meski indikator ekonomi dinilai stabil, pemerintah tetap menyiapkan sejumlah langkah antisipatif. Skenario kebijakan itu disusun untuk mengantisipasi kemungkinan ketegangan geopolitik berlangsung lebih lama dari perkiraan.
Salah satu perhatian utama pemerintah adalah potensi kenaikan harga energi. Pemerintah mewaspadai pelebaran selisih antara harga minyak mentah global dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
DEN juga menyoroti pentingnya menjaga kelancaran pasokan komoditas strategis, termasuk sulfur. Bahan baku itu dibutuhkan untuk mendukung hilirisasi industri nikel dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik nasional. Pemerintah menilai langkah tersebut penting agar dinamika global tidak mengganggu agenda industri di dalam negeri.
Dari sisi fiskal, pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap sehat dan terkendali. Luhut mengatakan defisit fiskal akan dijaga ketat di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) melalui efisiensi belanja yang terukur serta optimalisasi penerimaan dari komoditas ekspor unggulan seperti batu bara dan kelapa sawit.
“Luhut meminta masyarakat dan dunia usaha tidak khawatir terhadap kondisi APBN. Ia menegaskan pemerintah akan menjaga defisit tetap di bawah 3 persen dengan belanja yang efisien serta memaksimalkan momentum harga komoditas ekspor untuk memperkuat penerimaan negara.
Untuk menjaga pertumbuhan sektor riil, pemerintah juga akan mempercepat deregulasi sebagai stimulus nonfiskal. Luhut menilai penyelesaian hambatan struktural di lapangan perlu menjadi prioritas agar perizinan lebih sederhana, efisien, dan memberi kepastian hukum bagi pelaku usaha.
Ia menambahkan, pemerintah memandang situasi geopolitik saat ini bukan hanya sebagai tantangan, tetapi juga peluang strategis. Karena itu, Luhut kembali mendorong percepatan transformasi digital pemerintahan atau GovTech, serta penguatan inisiatif pembangunan Indonesia Financial Center untuk menangkap potensi pergeseran arus modal global.
“Kita tidak hanya bicara soal bertahan, tapi bagaimana mengambil manfaat dari situasi ini. Percepatan GovTech dan pembangunan Indonesia Financial Center adalah langkah strategis kita untuk memanfaatkan pergeseran arus modal global,” ujarnya.
Luhut optimistis kolaborasi yang solid antara pemerintah dan dunia usaha dapat menjadikan momentum tersebut sebagai katalis bagi lompatan kemajuan nasional.
