Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah melakukan perombakan besar-besaran terhadap tata kelola organisasi. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan seluruh program di sektor ketenagakerjaan mampu memberikan dampak nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas kinerja menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks. Ia menekankan pentingnya kehadiran solusi konkret dari kementerian yang dipimpinnya.
“Kemnaker harus mampu menghadirkan solusi yang nyata bagi masyarakat,” ujar Yassierli saat memberikan arahan mengenai strategi penguatan tata kelola, Reformasi Birokrasi, serta Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Mengingat luasnya cakupan tugas kementerian-mulai dari pengembangan kompetensi, perluasan lapangan kerja, hingga perlindungan pekerja-efektivitas program menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar. Sebagai langkah konkret, Kemnaker kini menggenjot pelatihan vokasi untuk menjembatani kesenjangan kompetensi antara lulusan sekolah dengan kebutuhan industri, sekaligus mempercepat penyerapan tenaga kerja.
Selain pembenahan program, kementerian juga melakukan evaluasi regulasi secara berkala. Kebijakan yang dinilai menghambat pelayanan publik akan disederhanakan agar ekosistem ketenagakerjaan menjadi lebih adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha.
Peningkatan profesionalisme internal juga menjadi fokus melalui pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemnaker tengah menyusun modul pembelajaran berbasis standar kompetensi jabatan yang disesuaikan dengan jenjang karier pegawai.
Di sisi lain, pengawasan internal diperkuat melalui sistem berbasis risiko dan fungsi investigasi untuk menjamin transparansi. Pembangunan sistem data terintegrasi pun terus dipacu sebagai basis pengambilan kebijakan yang akurat.
“Data menjadi fondasi untuk melihat persoalan secara utuh, melakukan evaluasi program, sekaligus menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran,” tambah Yassierli.
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Cris Kuntadi, menambahkan bahwa evaluasi terhadap berbagai tantangan sepanjang tahun 2025 menjadi modal berharga untuk memperbaiki kinerja organisasi ke depan. Menurutnya, pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program agar setiap kebijakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
