Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan anggaran Rp52,016 triliun untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2026.
Usulan ini diajukan dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9/2025).
Persetujuan dari Komisi XI DPR RI diharapkan untuk pagu anggaran Kemenkeu 2026.
Angka ini sedikit berbeda dari usulan sebelumnya oleh mantan Menkeu Sri Mulyani Indrawati, yaitu Rp52,017 triliun.
Menkeu Purbaya menjelaskan, anggaran ini penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan memperkuat layanan publik.
Selain itu, anggaran juga mendukung transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menambahkan, Rp10,37 triliun dari anggaran dialokasikan untuk tujuh badan layanan umum (BLU).
Pagu indikatif murni Kemenkeu pada 2026 diusulkan senilai Rp41,64 triliun jika tanpa pagu indikatif BLU.
Secara keseluruhan, anggaran Kemenkeu 2026 dialokasikan untuk lima program utama.
Program tersebut meliputi kebijakan fiskal, sektor keuangan dan ekonomi, pengelolaan penerimaan negara, pengelolaan belanja negara, pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara dan risiko, serta dukungan manajemen.
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, berharap Menkeu Purbaya dapat menjaga kepercayaan pasar melalui APBN dan kebijakan fiskal.
Misbakhun menilai rekam jejak Purbaya saat memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi dasar optimismenya.
Komisi XI DPR RI menaruh harapan besar pada kepemimpinan Menkeu Purbaya.
