Sumedang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengoptimalkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebagai instrumen strategis untuk menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus mengatasi backlog hunian bagi warga prasejahtera.
Ketegasan transparansi anggaran menjadi fokus utama melalui penerapan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna menjamin efisiensi dan ketepatan sasaran bantuan.
Maruarar meninjau langsung progres renovasi rumah di Kelurahan Kota Kulon, Kabupaten Sumedang, pada Minggu (5/7/2026).
Salah satu warga, Rian Suristiawan, merasakan dampak nyata program ini melalui perluasan hunian dari semula 4×6 meter menjadi 33 meter persegi.
Proyek perbaikan yang dimulai sejak 20 Juni 2026 tersebut diproyeksikan tuntas sepenuhnya pada akhir Agustus mendatang.
Maruarar menekankan pentingnya pengelolaan anggaran negara yang profesional dan akuntabel demi kebermanfaatan masyarakat luas.
“Kita ingin setiap rupiah uang negara dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya di lokasi peninjauan.
Inisiatif BSPS kini menjadi agenda prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mengakselerasi penghapusan hunian tidak layak huni secara nasional.
Jawa Barat memegang rekor alokasi BSPS tertinggi di Indonesia pada 2026 dengan total jangkauan mencapai 42.508 unit rumah.
Kabupaten Sumedang sendiri mencatatkan lonjakan drastis bantuan dari 364 unit di tahun 2025 menjadi 2.060 unit pada tahun ini.
Implementasi mekanisme PTT sukses menekan efisiensi anggaran sebesar Rp6,3 juta dari pagu Rp280 juta melalui proses negosiasi terbuka yang kompetitif.
Seluruh dana efisiensi tersebut dipastikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan untuk meningkatkan kualitas konstruksi hunian.
Maruarar turut mendorong penguatan ekosistem ekonomi lokal dengan melibatkan tukang, penyedia material, hingga tenaga pendamping dari wilayah setempat.
“Berdayakan masyarakat lokal sehingga uang berputar di daerah dan membuka lapangan pekerjaan,” imbuhnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman memberikan apresiasi atas skema ini karena mampu menciptakan efek pengganda bagi sektor usaha pendukung di daerah.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir menyatakan bahwa kolaborasi BSPS dengan program CSR perusahaan menjadi kunci percepatan pengentasan kemiskinan di wilayahnya.
