Jakarta – Krisis energi global akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera mentransformasi sistem transportasi nasional. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menekankan bahwa kebijakan pengendalian mobilitas saja tidak cukup untuk menghadapi tantangan energi jangka panjang.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, mendesak pemerintah untuk mengalihkan fokus pada percepatan peralihan ke sistem transportasi berbasis angkutan umum. Ia mengusulkan reorientasi subsidi energi menjadi subsidi transportasi publik, penguatan layanan angkutan umum di perkotaan dan perdesaan, serta integrasi sistem logistik nasional.
Sektor transportasi menyerap 50 persen konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional, menjadikannya salah satu sektor paling rentan terhadap krisis energi. Ketergantungan tinggi pada kendaraan pribadi memperparah kondisi ini.
Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan seperti pembatasan konsumsi BBM dan kerja dari rumah (WFH), Haris menilai langkah tersebut bersifat jangka pendek dan belum menyentuh transformasi struktural. Ia mengingatkan potensi efek samping seperti pergeseran aktivitas ke yang tidak produktif namun tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas, dan inefektivitas tanpa dukungan transportasi publik yang memadai.
MTI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada melalui simulasi dampak dengan pendekatan before-after analysis. Indikator yang dapat digunakan meliputi perubahan volume perjalanan harian, konsumsi BBM sebelum dan sesudah WFH, serta perubahan pola perjalanan.
Tren kenaikan harga energi berpotensi berdampak langsung pada biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia pada impor BBM semakin memperbesar risiko, terutama karena sistem transportasi nasional masih didominasi kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan.
Permasalahan mendasar dalam sistem transportasi nasional meliputi tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang tidak efisien, terbatasnya layanan angkutan umum yang andal dan terjangkau di luar kota besar, serta kebijakan yang masih berfokus pada pembatasan mobilitas tanpa menyediakan alternatif yang memadai.
Jakarta – Krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera mempercepat transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum. Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai kebijakan pengendalian mobilitas saja tidak cukup untuk menghadapi krisis energi dalam jangka panjang.
Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun, mendorong pemerintah untuk mengalihkan fokus pada percepatan peralihan ke sistem transportasi berbasis angkutan umum. Ia juga mengusulkan reorientasi subsidi energi menjadi subsidi transportasi publik, penguatan layanan angkutan umum di perkotaan dan perdesaan, serta integrasi sistem logistik nasional.
Sektor transportasi menjadi salah satu yang paling rentan terhadap krisis energi global karena menyerap 50 persen konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Ketergantungan yang tinggi pada kendaraan pribadi memperparah kondisi ini.
Meskipun pemerintah telah mengambil langkah cepat seperti pembatasan konsumsi BBM dan penerapan kebijakan kerja dari rumah (WFH), Haris menilai langkah tersebut bersifat jangka pendek dan belum menyentuh transformasi sistem secara struktural. Ia mengingatkan potensi efek samping dari kebijakan tersebut, seperti pergeseran aktivitas ke yang tidak produktif namun tetap mengonsumsi BBM, penurunan produktivitas, dan inefektivitas tanpa dukungan transportasi publik yang memadai.
Oleh karena itu, MTI mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan yang ada melalui simulasi dampak dengan pendekatan before-after analysis. Indikator yang dapat digunakan meliputi perubahan volume perjalanan harian, konsumsi BBM sebelum dan sesudah WFH, serta perubahan pola perjalanan.
Tren kenaikan harga energi juga berpotensi berdampak langsung pada biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia pada impor BBM semakin memperbesar risiko, terutama karena sistem transportasi nasional masih didominasi kendaraan pribadi, sementara layanan angkutan umum belum merata, khususnya di kota menengah dan wilayah perdesaan.
MTI mencatat sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem transportasi nasional, yaitu tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi yang tidak efisien, terbatasnya layanan angkutan umum, serta belum terintegrasinya sistem transportasi.
