Padang – Upaya memperkuat benteng adat dalam mencegah peredaran narkoba mengemuka dalam penyuluhan yang digelar di Kantor KAN Pauh IX, Kuranji, Sabtu (18/4/2026). Kegiatan yang melibatkan KAN Pauh IX dan Lembaga Anti Narkoba (LAN) Sumbar itu menempatkan ninik mamak dan bundo kanduang sebagai garda terdepan dalam menjaga lingkungan nagari dari ancaman narkotika.
Ketua KAN Pauh IX Kuranji, Suardi Dt Rj Bujang, menegaskan penyuluhan menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran narkoba di Salingka Nagari Pauh IX. Ia menilai edukasi yang disampaikan langsung kepada ninik mamak akan memberi dampak lebih luas karena mereka berada paling dekat dengan pembinaan anak kemenakan.
“Karena, perlu pembinaan dan penyuluhan narkoba ini langsung kepada ninik mamak yang sekaligus berefek kepada anak kemenakannya, ketimbang orang lain,” ujar Suardi Dt Rj Bujang.
Ia mengatakan edukasi saja belum cukup bila tidak disertai pembinaan terhadap anak kemenakan yang menjadi sasaran peredaran narkoba. Menurutnya, persoalan narkoba kini sudah merambah berbagai lapisan kehidupan di nagari.
Ketua MPA KAN Pauh IX, Irwan Basir Dt Rj Alam SH MM, menyebut narkoba sebagai salah satu penyakit masyarakat yang kian mengkhawatirkan. Ia menegaskan, pencegahan tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah.
“Jadi dalam hal ini butuh kebersamaan baik pemerintah maupun kaum adat serta stakeholder lainnya, dalam memerangi narkoba ini sampai ke akar rumput,” kata Irwan.
Ia berharap penyuluhan tersebut dapat menjadi langkah kecil yang berdampak besar bagi pemberantasan narkoba di Kota Padang. Menurut dia, jalur ninik mamak sebagai pemangku adat harus dimaksimalkan agar peredaran narkoba perlahan hilang dari tengah masyarakat.
Narasumber dari Dewan Pembina LAN Sumbar, Drs H Syamsuar Rahim, menilai penyakit masyarakat adalah perilaku yang melanggar nilai adat, agama, dan budaya Minangkabau. Ia menyebut sejumlah bentuknya antara lain narkoba, LGBT, judi, dan minuman keras.
“Selama ini dalam mengantisipasi narkoba dan pekat lainnya, di level pemangku politisi baru hanya sebatas seremonial,” ujar Syamsuar Rahim.
Ia menambahkan, kondisi penyalahgunaan narkoba di Ranah Minang sudah sangat memprihatinkan. Menurut dia, persoalan LGBT di Sumbar juga termasuk yang tertinggi secara nasional. Meski begitu, ia menilai langkah konkret pemerintah daerah belum tampak signifikan.
Syamsuar juga mengapresiasi kolaborasi KAN Pauh IX dan LAN Sumbar dalam upaya memerangi narkoba di nagari. Ia menyinggung persoalan adat yang dinilainya kerap tidak tertata dengan baik, terutama terkait hubungan KAN dan LKAAM.
“Seharusnya, kekeliruan ini ke depan tak perlu terjadi lagi. Maka dipandang perlu Gubernur Sumbar melahirkan perda untuk mengatasi permasalahan ini,” ucapnya.
Ia menjelaskan, KAN merupakan lembaga tempat berhimpunnya ninik mamak di salingka nagari untuk mengurus sako dan pusako serta mengawal adat salingka nagari. Sementara itu, LKAAM merupakan organisasi adat yang lahir pada masa Orde Baru dan bergerak dalam lingkup adat sabatang panjang. Menurut dia, LKAAM bukan atasan KAN.
Dari sisi data, narasumber dari Dosen UNP Padang, DR Desri Nora MPd, menyebut sekitar 30 persen korban narkoba berasal dari kelompok usia 0-15 tahun berdasarkan data BNN Sumbar 2025. Kelompok usia itu, katanya, merupakan anak kemenakan dan anak cucu dalam keluarga besar Minangkabau.
“Namun, narkoba yang banyak beredar di generasi muda adalah sabu-sabu, kemudian ganja dan pil koplo,” kata Desri Nora.
Sementara itu, Ketua LAN Sumbar, Firman Sikumbang, memaparkan sekitar 70 ribu warga Sumbar telah terpapar narkoba. Ia juga menyebut Sumbar berada di peringkat empat di Sumatera dalam persoalan tersebut.
“Dan berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) 2023, Sumatera Barat masuk dalam posisi peringkat ke-6 tertinggi secara nasional,” ujar Firman.
