Padang – Bencana hidrometeorologi yang menerjang Kota Padang sejak November 2025 hingga Januari 2026 menyebabkan kerugian hingga Rp5,5 triliun. Pemerintah Kota (Pemko) Padang tengah memfinalisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, mengungkapkan, lonjakan biaya rehabilitasi dan rekonstruksi ini disebabkan penambahan program pengelolaan sumber daya air sebagai upaya mitigasi bencana jangka panjang.
“Setelah berdiskusi dengan para ahli, kami mencatat total kerusakan dan kerugian mencapai sekitar Rp5,5 triliun,” ujar Fadly, Kamis (8/1/2025).
Kerugian tersebut meliputi sektor perumahan sebesar Rp2,4 triliun, infrastruktur Rp2,7 triliun, ekonomi Rp154 miliar, sosial Rp93 miliar, dan lintas sektor Rp140 miliar.
Bencana ini berdampak pada 67.563 jiwa, dengan ribuan rumah mengalami kerusakan. Rinciannya, 556 unit rusak berat, 2.207 unit rusak sedang, dan 2.934 unit rusak ringan.
Infrastruktur vital juga tak luput dari kerusakan, termasuk 31 rumah ibadah, 13 jembatan, 74 ribu meter jalan, dan 22 bendungan.
Pemko Padang menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Balai Gadang dan Kecamatan Pauh.
“Kebutuhan Huntap mencapai sekitar 800 unit, meningkat dari perkiraan sebelumnya sekitar 500 unit,” jelas Fadly.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya finalisasi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) sebagai landasan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terarah, terintegrasi, dan akuntabel.
“Validitas data menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, dan perbaikan infrastruktur dapat tepat sasaran,” pungkas Rustian. BNPB menyatakan siap mendukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Padang.
