Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman membutuhkan anggaran Rp 589 miliar untuk memulihkan kondisi pascabencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah tersebut pada akhir November 2025.
Dana tersebut akan dialokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi berbagai sektor yang terdampak.
Wali Kota Pariaman, Yota Balad, menyampaikan kebutuhan anggaran ini dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat, Kamis (8/1).
Yota Balad mengungkapkan total nilai kerusakan akibat bencana mencapai Rp 497 miliar.
Kerusakan meliputi sektor perumahan (Rp 6,8 miliar), infrastruktur (Rp 452 miliar), ekonomi (Rp 17,6 miliar), sosial (Rp 12,6 miliar), dan lintas sektor (Rp 7,9 miliar).
Selain kerusakan fisik, bencana juga menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 499 miliar.
Kerugian ini berasal dari terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, pertanian, perikanan, layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pariwisata.
Dana R3P sebesar Rp 589 miliar akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan rumah warga terdampak, serta relokasi rumah di sepanjang aliran sungai.
Pemulihan infrastruktur akan dilakukan bertahap, dengan fokus pada prasarana transportasi, air minum, sumber daya air, dan irigasi.
Sektor ekonomi akan dipulihkan melalui rehabilitasi dan rekonstruksi usaha masyarakat serta sektor pariwisata.
Bencana hidrometeorologi di Kota Pariaman berdampak pada 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan.
Total rumah terdampak/terendam sebanyak 2.377 unit, dengan 45 unit rusak dan 10 unit perlu direlokasi.
Selain permukiman, bencana merusak infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, fasilitas keselamatan jalan, drainase, dan transportasi laut.
Gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, irigasi, sistem air bersih, serta lahan pertanian dan perikanan juga mengalami kerusakan.
Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana.
Sestama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya data yang valid untuk memastikan bantuan dan relokasi tepat sasaran.
BNPB menyatakan siap mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak ke kementerian terkait.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, menyatakan R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana”.
Pendekatan “Build Back Better, Safer, and Sustainable” menjadi instrumen strategis untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah.
Wali Kota Pariaman bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” sebagai wujud percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
