Jakarta – Pemerintah Pusat resmi mengucurkan dana sebesar Rp100,1 triliun untuk mempercepat pemulihan wilayah Sumatera pascabencana. Anggaran jumbo tersebut akan disalurkan secara bertahap selama tiga tahun, mulai 2026 hingga 2028, dengan fokus utama pada perbaikan infrastruktur vital dan penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
Kepastian skema pendanaan ini mengemuka dalam rapat koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026). Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang memimpin Satgas tersebut, memaparkan rincian alokasi tahunan: Rp38,9 triliun pada 2026, Rp32,9 triliun pada 2027, dan Rp28,2 triliun pada 2028.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyambut baik langkah strategis pemerintah pusat ini. Baginya, dukungan finansial tersebut menjadi katalis penting bagi daerah-daerah di Sumatera untuk segera bangkit dari keterpurukan.
“Alhamdulillah, Pemerintah Pusat telah berkomitmen untuk memberikan perhatian besar terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Ini tentu menjadi kabar baik bagi masyarakat dan daerah-daerah yang sedang berupaya bangkit,” ujar Mahyeldi.
Dalam pelaksanaannya, dana tersebut akan dikelola melalui pembagian tugas sektoral. Kementerian Pekerjaan Umum akan memegang kendali atas pembangunan infrastruktur, sementara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bertanggung jawab penuh terhadap penyediaan hunian tetap.
Mahyeldi menekankan bahwa prioritas utama dari dukungan anggaran ini adalah memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak, baik dari sisi pemulihan infrastruktur maupun penyediaan hunian tetap. Ia memastikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat siap bersinergi penuh agar seluruh program berjalan efektif, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat terdampak bisa segera mendapatkan kepastian, baik dari sisi infrastruktur, tempat tinggal, maupun layanan dasar lainnya. Karena itu, Pemprov Sumbar siap mendukung penuh percepatan pelaksanaannya,” tegasnya.
Selain dukungan anggaran, Mahyeldi juga mengapresiasi pembentukan Satgas khusus yang dinilai mampu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dalam rapat tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Vasko Ruseimy serta jajaran kepala dinas terkait dari Pemprov Sumbar.
