Jakarta – Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera dapat dimulai pada Februari 2026. Target ini disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait.
Maruarar memastikan, seluruh tahapan penyediaan huntap telah disiapkan secara matang.
Tahapan tersebut meliputi penetapan lokasi yang clear and clean, pendataan by name by address, penyusunan detail engineering design (DED), hingga proses lelang dan pembangunan.
“Kami sudah siap. Sekarang kami berada di tahap paling akhir, yaitu pembangunan hunian tetap,” tegas Maruarar, Senin (12/1/2026).
Kementerian PKP mencatat, hingga Jumat (9/1/2026), total rumah terdampak banjir di tiga provinsi mencapai 189.308 unit.
Di Aceh, terdapat 64.740 rumah rusak ringan, 40.103 rusak sedang, 29.527 rusak berat, dan 13.969 rumah hanyut.
Sementara itu, di Sumatera Utara tercatat 18.341 rumah rusak ringan, 3.616 rusak sedang, 5.149 rusak berat, dan 937 rumah hanyut.
Di Sumatera Barat, terdapat 6.627 rumah rusak ringan, 2.842 rusak sedang, 2.666 rusak berat, dan 791 rumah hanyut.
Pemerintah juga telah menyiapkan lahan relokasi di berbagai titik.
Di Aceh, tersedia 153 lokasi, yang terdiri atas 41 lahan milik pemerintah daerah, 9 lahan negara, 30 lahan BUMN dan BUMD, 56 lahan swasta, serta 17 lahan yang masih dalam tahap identifikasi.
Di Sumatera Utara, terdapat 16 lokasi, sedangkan di Sumatera Barat tersedia 28 lokasi relokasi.
“Total luas lahan relokasi di Aceh mencapai 473 hektare, di Sumatera Utara 58 hektare, dan di Sumatera Barat 53 hektare,” jelas Maruarar.
Khusus Aceh, dari 153 titik lahan yang diusulkan, total daya tampungnya mencapai 28.311 unit rumah. Sebanyak 24 titik sudah diverifikasi dan dinyatakan layak.
Maruarar menekankan, pembangunan huntap harus memenuhi tiga kriteria utama.
Kriteria tersebut adalah aman dari potensi bencana, tidak bermasalah secara hukum, dan dekat dengan pusat kehidupan masyarakat.
“Lokasinya harus aman dari banjir, tsunami, atau longsor. Lahan juga harus bersih secara hukum dan dekat dengan ladang, tempat kerja, sekolah, serta pasar,” paparnya.
Untuk mempercepat realisasi, Maruarar mengusulkan agar proses penganggaran dan pengadaan barang dan jasa dipercepat.
Ia juga menekankan pentingnya penggunaan satu data nasional agar proses penanganan berjalan cepat dan akurat.
“Kami menunggu data final dari BPS. Satu data ini penting agar tidak ada perbedaan angka dan semua langkah bisa terkoordinasi,” pungkas Maruarar.
