Lubuk Basung – Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat sinergi dengan insan pers untuk mengakselerasi pemulihan pascabencana. Langkah ini ditempuh melalui forum diskusi terbuka yang mempertemukan jajaran pemerintah daerah dengan awak media di Balairung Rumah Dinas Bupati Agam, Jumat (23/5) malam.
Bupati Agam, Benni Warlis, memimpin langsung pertemuan tersebut didampingi Sekretaris Daerah Mhd. Lutfi, Asisten I Yunilson, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan persepsi terkait penanganan dampak bencana yang melanda wilayah tersebut beberapa bulan lalu.
Benni menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar kebutuhan masyarakat di lapangan dapat terakomodasi secara presisi. “Melalui diskusi ini, diharapkan tercipta persamaan persepsi antara media dengan pemerintah daerah terkait kebutuhan mendesak masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga mendorong rekan-rekan jurnalis untuk terus mengawal proses pemulihan, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan akses informasi. Inisiatif dialog terbuka ini mendapat sambutan positif dari perwakilan awak media wilayah barat yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, kalangan jurnalis memberikan masukan krusial agar pemerintah daerah lebih adaptif terhadap dinamika informasi di media sosial. Pemanfaatan platform digital dinilai sangat efektif untuk merespons laporan masyarakat secara cepat, terutama melalui pesan langsung (DM) Instagram yang kerap menyertakan bukti foto dan data akurat.
“Media sosial bergerak sangat cepat. Jika ada laporan masyarakat melalui DM Instagram yang disertai data pendukung, informasi tersebut bisa segera dikelola dan dipublikasikan. Kami menyarankan pemerintah daerah memanfaatkan kemajuan ini karena respons di media sosial terbilang sangat cepat,” ujar salah satu perwakilan media.
Diskusi kemudian berlanjut pada pembahasan teknis, termasuk pengelolaan dana Transfer Kas Daerah (TKD) yang difokuskan untuk percepatan pemulihan. Pemerintah daerah memaparkan progres pembangunan hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara), serta perbaikan infrastruktur vital seperti jembatan, jalan, dan normalisasi sungai. Selain itu, pemulihan sektor pendidikan dan pertanian turut menjadi prioritas dalam agenda tersebut.
Menanggapi masukan dari awak media, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan transparansi data. Akses informasi yang lebih terbuka diharapkan mampu mempertajam kualitas pemberitaan, sehingga masyarakat mendapatkan gambaran yang akurat dan komprehensif mengenai upaya pemulihan wilayah mereka.
