Agam – Pemerintah Kabupaten Agam mendapatkan apresiasi dari Posko Nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Sumatera atas keberhasilan memangkas hambatan birokrasi dalam pemulihan pascabencana. Inovasi koordinasi lintas sektor yang diterapkan daerah ini dinilai efektif mempercepat progres di lapangan.
Kepala Posko Nasional, Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, menyoroti efektivitas rapat koordinasi hibrida yang melibatkan Kantor Staf Presiden (KSP) dan ATR/BPN. Menurutnya, mekanisme tersebut menjadi kunci sukses dalam mengatasi kendala teknis penyediaan hunian tetap bagi warga terdampak.
“Metode ini bisa menjadi contoh yang baik bagi kabupaten dan kota lain yang menghadapi kendala serupa dalam koordinasi lintas sektor,” ungkap Wahyu saat rapat evaluasi progres pemulihan wilayah terdampak di Sumatera, Selasa (23/6).
Keberhasilan Agam dalam menuntaskan persoalan lahan melalui pemanfaatan kawasan eks Hak Guna Usaha (HGU) menjadi poin penting dalam penilaian tersebut. Meski status pemulihan wilayah saat ini masih dalam kategori kuning, tren penanganan di lapangan menunjukkan perkembangan yang signifikan dan proaktif.
Sekretaris Daerah Kabupaten Agam, Mhd. Lutfi AR, menyambut baik penilaian tersebut. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mempererat sinergi dengan pemerintah pusat demi menuntaskan pembangunan hunian tetap agar kehidupan warga kembali normal secepatnya.
“Apresiasi ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengoptimalkan rehabilitasi dan rekonstruksi agar masyarakat terdampak bisa segera pulih sepenuhnya,” tutur Lutfi.
Data Posko Nasional mencatat, dari 53 kabupaten/kota terdampak bencana di Sumatera, sebanyak 39 daerah telah berhasil mencapai kondisi normal. Sementara itu, wilayah yang belum mencapai target termasuk Agam, tetap berada di bawah pengawasan intensif guna menjamin seluruh proses rehabilitasi rampung sesuai jadwal.
