Pulau Punjung – Pemerintah Kabupaten Dharmasraya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan melalui skema kolaborasi strategis dengan PT Bina Pratama Sakato Jaya.
Sinergi ini berhasil merealisasikan pengaspalan hotmix sepanjang 1,5 kilometer yang menghubungkan Marga Makmur dengan SP 3 di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan Timpeh.
Pola kemitraan ini terbukti menjadi solusi jitu bagi pemerintah daerah dalam menyiasati keterbatasan fiskal demi pemenuhan akses transportasi publik.
Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, mengungkapkan bahwa pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mampu menggandakan volume pembangunan yang semula terbatas.
Keterlibatan swasta memungkinkan perpanjangan ruas jalan hampir dua kali lipat dibandingkan jika pemerintah bekerja secara mandiri dengan anggaran APBD sebesar Rp3,96 miliar.
Pemerintah daerah mencatat, proyek mandiri tanpa kolaborasi hanya mampu menjangkau pembangunan jalan sepanjang 800 meter.
Pihak perusahaan kini tengah merampungkan pengerjaan fisik berupa pengerasan lapisan agregat A dan B sesuai standar teknis yang berlaku.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Dharmasraya segera melakukan verifikasi teknis setelah tahapan pengerasan tersebut tuntas.
Kepala Dinas PUPR, Zakirman, memastikan bahwa progres fisik di lapangan telah berjalan sejak Mei 2026.
Pemerintah daerah menjadwalkan proses lelang untuk tahap pengaspalan akan berlangsung pada Agustus mendatang.
Pimpinan PT Bina Pratama Sakato Jaya, Hendra N. Husni, menegaskan komitmen perusahaannya sebagai kontribusi nyata bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Pihak perusahaan bahkan menyatakan kesiapan untuk menuntaskan pembangunan ruas jalan poros sepanjang 13 kilometer secara bertahap.
Wali Nagari Taratak Tinggi, Debita Darni Sumarja, menyambut antusias proyek ini mengingat status jalan tersebut sebagai urat nadi ekonomi warga.
Akses ini memegang peranan krusial dalam mendukung mobilitas warga di sektor pendidikan, kesehatan, serta pelayanan administrasi pemerintahan.
Inisiatif ini merupakan satu dari lima titik infrastruktur yang digarap melalui kolaborasi CSR antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak swasta serta koperasi.
