Padang – Pemerintah Kota Padang dan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Padang menggelar dialog soal ketenagakerjaan pada peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, Jumat (1/5/2026). Pertemuan itu membahas upah, sistem kerja, hingga perlindungan pekerja.
Diskusi berlangsung di Kediaman Resmi Wali Kota Padang dan menjadi ruang terbuka bagi pemerintah daerah serta kalangan buruh untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Sejumlah isu yang mengemuka meliputi regulasi ketenagakerjaan, pengupahan, dan jaminan perlindungan tenaga kerja.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Penjabat Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Ferri Erviyan Rinaldi, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.
Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan pemerintah daerah terbuka untuk berkomunikasi dengan seluruh elemen buruh dan pekerja. Ia menilai May Day menjadi momentum penting untuk menyelaraskan langkah dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Kota Padang.
“Pertemuan ini diharapkan dapat mewakili aspirasi pekerja secara keseluruhan. Pemerintah hadir untuk memastikan adanya keadilan antara pemberi kerja dan pekerja, serta menjamin hak-hak buruh terpenuhi sesuai regulasi,” kata Fadly.
Ia juga menyebut Pemko Padang terus mendorong kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program unggulan dan konsep Smart City yang tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan perlindungan pekerja.
“Berbagai program unggulan telah kami hadirkan, seperti layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan Gratis, dukungan pendidikan, serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kami berharap prinsip keadilan dalam hubungan industrial terus terjaga melalui lembaga kerja sama tripartit sebagai jembatan antara buruh, pengusaha, dan pemerintah,” ujarnya.
Dari unsur pekerja, Ketua Konsulat FSPMI Kota Padang Doni Rinaldi menyampaikan sejumlah aspirasi. Di antaranya percepatan pembentukan Dewan Pengupahan Kota Padang, evaluasi sistem outsourcing dan kontrak kerja, pengawasan pelaksanaan upah minimum, serta perlindungan bagi pekerja informal seperti pengemudi ojek online.
“Kami mengapresiasi ruang dialog yang difasilitasi oleh Bapak Wali Kota. Kita memilih jalur komunikasi dalam momentum May Day secara kekeluargaan untuk menjaga kondusivitas, sekaligus mendorong solusi konkret atas berbagai persoalan ketenagakerjaan,” ujar Doni.
