Padang – Pemerintah Kota Padang memperluas cakupan transparansi data melalui kanal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan menyasar sektor pendidikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Hingga September 2026, kanal tersebut telah berhasil menghimpun 18.072 informasi publik sebagai upaya menjamin akses data yang akurat bagi masyarakat.
Penguatan kanal ini diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam membendung arus hoaks yang kian masif di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Seluruh badan publik di lingkungan Pemko Padang kini diwajibkan menyajikan layanan informasi secara tepat waktu dan mudah dipahami oleh publik.
Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Setdako Padang, Syahrial Kamat, menekankan urgensi literasi keterbukaan informasi bagi para pengelola data di sekolah.
“Selama ini informasi inilah yang sangat dibutuhkan masyarakat,” ujar Syahrial saat memberikan arahan dalam Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Balai Kota, Rabu (23/9/2026).
Pihak sekolah dituntut memiliki kecakapan dalam memilah informasi yang wajib dipublikasikan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya disinformasi yang berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat.
“Makanya kita perlu penyelarasan agar Kepala Sekolah memahami mana informasi yang betul-betul harus disampaikan,” tambahnya.
Pemko Padang menargetkan integrasi seluruh SMP, baik negeri maupun swasta, ke dalam sistem PPID guna meminimalisir ketergantungan warga pada sumber informasi yang belum terverifikasi.
Syahrial menegaskan bahwa pelayanan informasi yang terbuka dan bertanggung jawab merupakan kewajiban mutlak bagi setiap aparatur sipil negara.
“Hal seperti ini perlu dipahami oleh pihak sekolah agar masyarakat bisa menerima informasi yang benar,” tegasnya.
Inisiatif ini sekaligus menjadi manifestasi nyata dukungan terhadap program unggulan “Padang Amanah”.
Ketersediaan data yang akurat diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik yang resmi dan terpercaya.
