Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucurkan dana sebesar Rp7,4 miliar untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur di Kabupaten Solok Selatan. Langkah strategis ini difokuskan pada pemulihan aksesibilitas wilayah serta penguatan sektor pertanian guna mendorong pemerataan ekonomi daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, menegaskan bahwa alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk dukungan nyata provinsi terhadap kebutuhan prioritas kabupaten. Dalam pertemuan dengan Bupati Solok Selatan, Khairunas, di Istana Gubernuran Padang, Selasa (9/6), Arry memastikan bahwa setiap usulan daerah akan diselaraskan dengan rencana pembangunan provinsi serta kapasitas fiskal yang tersedia.
“Berbagai usulan yang menjadi kebutuhan daerah akan kita tampung dan sesuaikan dengan rencana pembangunan provinsi, prioritas program, serta kemampuan anggaran yang tersedia,” ujar Arry.
Porsi terbesar dari dana tersebut, yakni Rp4,3 miliar, dialokasikan untuk pembangunan ruas Jalan Abai-Sangir-Sungai Dareh. Selain itu, pemerintah provinsi mengalokasikan Rp2,9 miliar untuk rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk di Bandar Bangko dan Sawah Padang, sebagai upaya mendongkrak produktivitas sektor pertanian setempat.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menyambut baik komitmen tersebut. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan pembangunan ruas Jalan Abai-Sungai Dareh hingga tahun 2027 mendatang. Menurutnya, akses tersebut merupakan urat nadi mobilitas warga sekaligus penggerak utama ekonomi lokal.
“Kami berharap pembangunan Jalan Abai-Sungai Dareh dapat terus dilanjutkan. Jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi daerah,” ungkap Khairunas. Ia juga mendorong pemerintah provinsi untuk terus mengawal dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, termasuk melalui skema Instruksi Presiden Jalan Daerah.
Di sisi lain, pertemuan tersebut juga menyoroti tantangan berat pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada akhir 2025. Berdasarkan dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), total kerugian tercatat mencapai Rp33,55 triliun, dengan kebutuhan dana pemulihan mendesak sebesar Rp21,44 triliun. Pemerintah pusat telah berkomitmen menyalurkan bantuan bertahap senilai Rp18 triliun hingga 2028.
Menyongsong tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kini tengah mematangkan agenda “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial dan Ketahanan Pangan”. Fokus utama kebijakan ini mencakup penguatan UMKM, pengembangan ekonomi desa berbasis koperasi, serta peningkatan layanan dasar bagi masyarakat luas.
