Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyoroti tantangan disinformasi di era digital, khususnya dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan (AI). Informasi yang akurat menjadi kunci di tengah gempuran berita bohong.
Meutya Hafid menyampaikan hal tersebut pada Selasa (10/2/2026), menekankan bahwa disinformasi telah menjadi isu global yang serius.
Pihaknya berkomitmen menjaga kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.
Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan.
“Penegakan aturan terkait AI di ranah digital bertujuan memberikan ruang bagi pers untuk berkarya dan agar karya tersebut dapat dinikmati masyarakat,” jelas Meutya.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, mengakui bahwa media massa sedang menghadapi disrupsi digital sebagai bagian dari evolusi peradaban global.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria menambahkan, industri media di Indonesia mengalami dua gelombang disrupsi.
Pertama, disrupsi internet yang mendorong migrasi media tradisional ke platform digital. Kedua, disrupsi teknologi baru seperti AI.
“Masa depan jurnalisme bukan tentang wartawan digantikan AI, tetapi bagaimana AI berpotensi menguras sumber daya yang mendukung produksi jurnalisme berkualitas,” kata Nezar Patria.
Anggota DPR I Wayan Sudirta turut menyampaikan pandangannya mengenai peran pers di tengah disrupsi informasi.
“Pers harus menjadi cermin bagi kekuasaan dan kompas bagi rakyat,” tegasnya.
Diskusi ini menjadi bagian dari rangkaian acara Hari Pers Nasional 2026, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, insan pers, asosiasi industri, dan perwakilan platform digital.
