Padang – Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperketat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di seluruh wilayah hukumnya. Langkah ini diambil sebagai upaya preventif untuk memutus rantai penyalahgunaan energi yang kerap merugikan masyarakat serta memastikan penyaluran BBM tepat sasaran.
Kapolda Sumbar, Irjen Pol Gatot Tri Suryanta, telah menginstruksikan seluruh jajaran Polres hingga Polsek untuk melakukan pengawasan lapangan secara rutin. Perintah tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Mapolda Sumbar, Senin (25/5).
“Ini bukan angin lalu. Saya minta setiap hari dilakukan pengawasan dan penegakan hukum yang nyata di lapangan,” tegas Irjen Pol Gatot.
Ia menekankan bahwa pengawasan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif. Kehadiran personel Polri di setiap titik distribusi menjadi keharusan untuk memastikan efektivitas di lapangan.
Guna mendukung langkah tersebut, Polda Sumbar menerapkan strategi taktis melalui pemetaan pola distribusi yang dikoordinasikan oleh Direktorat Intelijen Keamanan. Data kuota bulanan dianalisis secara berkala untuk mendeteksi dini aktivitas mencurigakan di berbagai SPBU.
Para Kapolres dan Kapolsek diwajibkan memantau langsung operasional SPBU di wilayah masing-masing. Fokus pengawasan mencakup pengecekan intensif terhadap antrean kendaraan serta memastikan sistem barcode berfungsi optimal guna menekan modus pelangsiran atau pengisian BBM berulang.
Upaya ini juga menjadi langkah preventif untuk mencegah pengalihan BBM subsidi ke sektor ilegal, seperti pertambangan tanpa izin (PETI). Dalam pelaksanaannya, Polda Sumbar bersinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta TNI agar jangkauan pengawasan meluas hingga ke pelosok daerah.
Sebagai bentuk akuntabilitas, seluruh hasil pengawasan dan penindakan di lapangan akan dilaporkan secara berjenjang hingga ke tingkat Bareskrim Polri. Polda Sumbar memastikan tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang mencoba mencari keuntungan pribadi dari hak masyarakat luas, demi menjamin subsidi negara benar-benar dinikmati oleh pihak yang berhak.
