Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi menunjuk Pramudya Iriawan Buntoro sebagai Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Penunjukan ini sekaligus menggantikan Anggoro Eko Cahyo yang sebelumnya telah mengundurkan diri.
Penunjukan Pramudya tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 63/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Direksi BPJS Ketenagakerjaan Sisa Masa Jabatan 2021-2026.
Menanggapi penunjukannya, Pramudya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo. “Terima kasih kepada Bapak Presiden, kami di jajaran Direksi siap menjalankan seluruh program dan rencana strategis yang telah disusun sebelumnya,” kata Pramudya dalam keterangan tertulis, Kamis (3/7/2025).
Lantas, siapakah sosok Pramudya Iriawan Buntoro?
Berdasarkan Laporan Tahunan Terintegrasi BPJS Ketenagakerjaan 2023, Pramudya Iriawan Buntoro menyelesaikan studi Sarjana Matematika di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2000.
Kemudian, ia melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada (UGM) dan lulus pada tahun 2003.
Sebelum menduduki posisi Direktur Utama, Pramudya telah memiliki pengalaman di berbagai jabatan strategis di BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya Aktuaris (2011-2016), Kepala Divisi Aktuaria (2016-2018), dan Deputi Direktur Bidang Aktuaria (2018-2020).
Pramudya juga pernah menjabat sebagai Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi BPJS Ketenagakerjaan (2020-2021).
Selanjutnya, ia diangkat menjadi Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi berdasarkan Keppres Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026.
Jabatan terakhir yang diemban Pramudya sebelum akhirnya menjadi Direktur Utama adalah Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Merujuk pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pramudya telah melaporkan hartanya sebanyak sembilan kali.
Laporan pertama kali dilakukan saat menjabat sebagai Kepala Divisi Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan dengan total harta sebesar Rp 316.550.000 per 13 September 2016.
Pada periode 2017, Pramudya kembali melaporkan LHKPN dengan jumlah Rp 5.624.613.924.
Saat menjabat sebagai Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJS Ketenagakerjaan pada 2018, hartanya tercatat sebesar Rp 7.344.709.860.
Selanjutnya, saat menjabat sebagai Deputi Direktur Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko Organisasi BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kekayaannya selama dua tahun berturut-turut adalah Rp 7.948.940.616 (2019) dan Rp 8.842.796.410 (2020).
Setelah itu, Pramudya kembali melaporkan harta kekayaannya sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan.
Total hartanya selama tiga tahun berturut-turut masing-masing sebesar Rp 12.150.094.227 (2021), Rp 13.963.317.057 (2022), dan Rp 15.860.673.545 (2023).
Adapun LHKPN terakhir yang dilaporkan Pramudya sebagai Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yaitu pada Sabtu, 1 Maret 2025, dengan jumlah mencapai Rp 19.428.553.860, dengan rincian sebagai berikut: Tanah dan bangunan Rp 3.950.000.000, alat transportasi dan mesin Rp 250.000.000, harta bergerak lainnya Rp 468.024.360, surat berharga Rp 5.047.459.700, kas dan setara kas Rp 5.072.103.594, harta lainnya Rp 4.640.966.206, dan utang nihil.
Dalam dokumen LHKPN tersebut, Pramudya mencantumkan kepemilikan dua bidang tanah dan atau bangunan yang diperoleh dari hasil sendiri, berlokasi di Kota Depok, Jawa Barat, dengan luas antara 106 hingga 128 meter persegi.
Selain itu, Pramudya tercatat memiliki satu unit mobil Hyundai Stargazer (2023) senilai Rp 250 juta yang diklaim sebagai hasil sendiri.
