IKN – PT PP (Persero) Tbk (PTPP) memulai pembangunan tiga proyek strategis di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 5 Desember 2025. Nilai proyek mencapai triliunan rupiah.
Ketiga proyek tersebut meliputi Kantor Pendukung Otorita IKN, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna, serta Gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyatakan seluruh proyek IKN ini dikerjakan perseroan dan didanai melalui APBN DIPA 2025-2027.
“Pengerjaan tiga proyek besar ini adalah langkah strategis PTPP dalam mendukung IKN sebagai pusat pemerintahan masa depan yang modern, efisien, dan berkelanjutan,” ujar Joko, Selasa (9/12/2025). Pernyataan itu disampaikan dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia.
PTPP mengadopsi mekanisme pembayaran berbasis milestone, uang muka 15 persen, dan retensi 5 persen dalam proyek ini.
Joko menambahkan, proyek ini juga menerapkan pengawasan kualitas berlapis, integrasi desain, dan pemanfaatan teknologi konstruksi modern.
Pembangunan Kantor Pendukung OIKN menelan biaya Rp 769,5 miliar.
Melalui konsorsium PP-ADHI-JAKON KSO, PTPP membangun Gedung Kantor Pendukung IKN, Gedung Polresta IKN, Bangunan Utilitas, Masjid Kawasan, Lapangan Upacara dan Olahraga, serta Penataan Kawasan Terpadu.
Sementara itu, Gedung dan Kawasan Sidang Paripurna membutuhkan biaya Rp 1,2 triliun.
Melalui konsorsium PP-ADHI KSO, PTPP memulai pembangunan salah satu ikon arsitektur utama IKN yang mengusung konsep smart building dan green building dengan sertifikasi Bangunan Gedung Hijau (BGH).
Selain itu, juga mengimplementasikan Building Information Modelling (BIM).
Bangunan utama seluas 47.797 m² dirancang dengan arsitektur modern berciri identitas Nusantara, termasuk area sidang, ruang fraksi, fasilitas pendukung, serta penataan kawasan geoteknik dan pekerjaan cut & fill.
“PT PP memegang peran sentral dalam pekerjaan struktur, arsitektur, MEP, dan integrasi infrastruktur kawasan,” kata Joko.
Pembangunan Gedung Lembaga DPD RI membutuhkan biaya Rp 1,4 triliun.
Pada proyek yang dikerjakan melalui konsorsium ADHI-PP-Penta Rekayasa, PT PP memegang porsi pekerjaan terbesar, yaitu 48,5 persen.
Proyek ini mencakup pembangunan gedung utama DPD RI, kawasan penunjang, lanskap hijau, dan infrastruktur kawasan berkelanjutan.
“PTPP turut memastikan penerapan standar keamanan, fungsionalitas, dan representasi identitas nasional pada desain serta pengerjaannya, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau dan cerdas,” pungkas Joko.
