Jakarta – Pemerintah meminta perbankan nasional untuk memberikan penjelasan terkait proyeksi kredit negatif yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat global, Moody’s Ratings. Hal ini menyusul pemangkasan outlook kredit terhadap lima bank besar di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya klarifikasi dari masing-masing bank.
Airlangga menilai, penjelasan ini diperlukan untuk memahami kekhawatiran yang mendasari penilaian Moody’s.
“Semua lembaga pemeringkat tentu punya concern masing-masing. Itu perlu dijelaskan, dan concern tersebut juga harus dijawab secara memadai oleh perbankan,” kata Airlangga usai menghadiri APEC Business Council Meeting di Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Sebelumnya, Moody’s menurunkan outlook kredit lima bank besar Indonesia, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BCA, dan BTN.
Penilaian ini menyusul penurunan outlook peringkat kredit pemerintah Indonesia dari stabil menjadi negatif sehari sebelumnya.
Moody’s menilai, perubahan outlook ini mencerminkan meningkatnya risiko terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah.
Analis Moody’s, Clarabelle Tan, menjelaskan bahwa penurunan kredibilitas kebijakan dapat menggerus fondasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro.
Namun demikian, Moody’s menegaskan bahwa peringkat kredit Indonesia masih ditopang oleh ketahanan ekonomi nasional.
Ketahanan ekonomi ini termasuk sumber daya alam yang kuat dan struktur demografi yang solid.
Moody’s juga menyatakan bahwa penurunan peringkat kredit pemerintah Indonesia berpotensi menurunkan peringkat kredit kelima bank tersebut.
Kementerian Keuangan mengapresiasi asesmen Moody’s yang mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada posisi Baa2, meskipun dengan penyesuaian outlook menjadi negatif.
Pemerintah menjamin pengelolaan risiko fiskal yang terkendali dan berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas harga, nilai tukar, dan pasar keuangan.
Pemerintah juga meyakini indikasi perbaikan ekonomi telah terlihat sejak Semester II 2025.
