Jakarta – Nilai tukar rupiah masih bertahan di kisaran Rp 17 ribu per dolar Amerika Serikat sejak awal April 2026. Pada Selasa, 21 April 2026 pukul 09.00, rupiah tercatat berada di level Rp 17.125 per dolar AS.
Posisi itu kian jauh dari asumsi makro APBN 2026 yang dipatok di level Rp 16.500 per dolar AS. Dalam Nota Keuangan Rancangan APBN 2026, pemerintah menyebut setiap pelemahan rupiah sebesar Rp 100 per dolar akan menambah penerimaan negara sekitar Rp 5,3 triliun, tetapi juga membuat belanja negara naik Rp 6,1 triliun.
Dengan kondisi tersebut, pelemahan Rp 100 per dolar dari asumsi Rp 16.500 berpotensi memunculkan defisit sekitar Rp 800 miliar pada APBN. Tekanan rupiah juga berisiko menambah beban pembayaran utang dalam valuta asing, terutama dolar AS.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Deni Sujantoro, mengatakan pemerintah tetap menjaga pengelolaan APBN secara hati-hati di tengah kondisi global yang belum stabil. “Kementerian Keuangan berkomitmen bahwa APBN tetap dikelola secara prudent, fleksibel, dan responsif dalam merespons dinamika nilai tukar,” kata Deni kepada Tempo, Minggu, 19 April 2026.
Ia menjelaskan pemerintah terus mengoptimalkan instrumen fiskal melalui penguatan penerimaan, peningkatan kualitas belanja, dan pengelolaan pembiayaan secara cermat. Langkah itu, menurut dia, ditempuh agar APBN tetap sehat dan mampu berfungsi sebagai penyerap guncangan atau shock absorber.
Deni menuturkan, dalam peran tersebut APBN diarahkan untuk meredam dampak lanjutan dari lonjakan harga energi global dan pelemahan nilai tukar agar tidak sepenuhnya diteruskan ke ekonomi domestik.
Pemerintah juga menyiapkan langkah untuk mengurangi dampak penguatan dolar terhadap pembiayaan dengan memperbesar porsi pinjaman atau utang dalam negeri. “Di sisi pembiayaan, pemerintah konsisten memperkuat basis pembiayaan domestik sebagai langkah mitigasi terhadap risiko nilai tukar,” ujarnya.
Di tengah volatilitas global yang meningkat, pemerintah turut mengatur strategi pembiayaan melalui penentuan waktu penerbitan surat berharga negara (SBN), pemilihan tenor yang optimal, dan pemanfaatan sumber pembiayaan yang paling efisien sesuai kondisi pasar.
Diversifikasi pembiayaan juga terus diperluas, baik dari sisi instrumen maupun mata uang. Di sisi lain, jarak imbal hasil atau yield spread SBN dengan US Treasury saat ini dinilai lebih menarik dibandingkan selisih terhadap sejumlah negara berkembang lain. Kondisi itu membuka peluang SBN menjadi pilihan investor global bila sentimen pasar membaik dan minat terhadap aset negara berkembang kembali meningkat.
Deni menegaskan pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal secara prudent dan disiplin fiskal terus dipertahankan. “Sehingga ruang fiskal dan kepercayaan pasar tetap terjaga di tengah situasi global yang sangat dinamis,” ujarnya.
