Padang – Pemerintah pusat bergerak cepat merespons dampak bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat dengan menyiapkan bantuan renovasi dan pembangunan rumah warga.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya data kerusakan yang akurat dan cepat sebagai kunci utama penyaluran bantuan.
“Percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga sangat penting,” tegas Tito dalam rapat koordinasi daring bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten/kota, Selasa (6/1/2026).
Tito menjelaskan, data yang valid menjadi fondasi utama untuk mempercepat penyaluran bantuan dan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak.
Tanpa data yang jelas dan terverifikasi, Mendagri menilai proses bantuan dan pembangunan hunian akan berjalan lambat dan tidak tepat sasaran.
Dalam situasi bencana, kecepatan pendataan sama pentingnya dengan respons di lapangan.
Keterlambatan data berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan memperlambat pemulihan masyarakat.
Mendagri juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan.
Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda perlu diperkuat.
Tujuannya, agar data kerusakan yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pemprov Sumbar dinilai responsif dalam menghadapi bencana.
Namun, fase pendataan dan pelaporan harus menjadi perhatian utama agar langkah lanjutan tidak terhambat.
Ketepatan data akan memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Mendagri juga menekankan pentingnya keseragaman data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Perbedaan data dapat memicu keterlambatan dan masalah dalam verifikasi di tingkat pusat.
Rapat koordinasi ini merupakan upaya pemerintah pusat memastikan penanganan bencana berjalan efektif dan terukur.
Pemerintah berharap proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menegaskan, kerja cepat pemerintah daerah harus diiringi kedisiplinan administrasi, terutama dalam pelaporan data kerusakan sebagai dasar kebijakan lanjutan.
