Jakarta – Pemerintah mendesak platform digital global untuk segera menyediakan fitur pengecekan konten berbasis kecerdasan buatan (AI) secara gratis.
Langkah ini diambil untuk membendung penyebaran hoaks dan deepfake yang semakin meresahkan masyarakat.
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan pentingnya fitur deteksi AI ini dapat diakses publik tanpa biaya.
“Kami berharap platform media sosial global bisa melakukan filter, atau setidaknya menyediakan fitur untuk mengecek apakah sebuah konten buatan AI atau bukan,” kata Nezar dalam keterangan tertulis, Rabu (10/9/2025).
Nezar menyoroti lonjakan signifikan konten deepfake dalam beberapa tahun terakhir. Data Sensity AI menunjukkan peningkatan hingga 550 persen dalam lima tahun terakhir.
“Saya yakin jumlahnya jauh lebih besar karena kemampuan aplikasi untuk membuat video atau foto deepfake kini sangat masif,” imbuhnya.
Menurut Nezar, setiap platform memiliki teknologi komputasi dan algoritma yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Fitur deteksi konten deepfake dapat menjadi bagian dari layanan standar.
“Kalau kita meragukan satu isi konten, bisa dicek dengan kekuatan komputasi dan AI yang mereka punya. Misalnya di Meta atau Google, fitur seperti ini bisa jadi bagian layanan standar,” jelas Nezar.
Pemerintah, lanjut Nezar, berupaya menyeimbangkan inovasi dengan regulasi. Tujuannya agar pemanfaatan AI tidak disalahgunakan untuk menciptakan hoaks.
Saat ini, Indonesia memiliki sejumlah perangkat hukum seperti UU ITE, UU PDP, PP Tunas, dan sejumlah peraturan teknis. Pemerintah juga tengah menyiapkan regulasi khusus pemanfaatan AI yang etis, bermakna, dan bertanggung jawab.
