Jakarta – Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai Wikimedia perlu segera mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Indonesia agar perlindungan data pribadi pengguna, akuntabilitas platform, dan kepatuhan terhadap hukum nasional dapat terjamin.
Heru mengatakan regulasi PSE merupakan instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas, sehingga platform global tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan internal. “Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Menurut dia, status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menghapus kewajiban hukum untuk mendaftar sebagai PSE. Heru menilai platform itu tetap mengelola data, arus informasi, dan memiliki pengaruh besar terhadap publik.
Ia menjelaskan, pendaftaran sebagai PSE dibutuhkan untuk memastikan adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, koordinasi dengan otoritas nasional, hingga keamanan siber. Transparansi mengenai kontributor dan proses kurasi konten juga dinilai penting untuk mencegah manipulasi informasi.
“Tanpa registrasi, sulit memastikan sistem mereka memenuhi standar keamanan dan tata kelola yang berlaku di Indonesia,” kata Heru.
Heru juga menilai ketidakpatuhan Wikimedia terhadap regulasi nasional berpotensi memunculkan risiko dalam perlindungan data dan transparansi pengelolaan konten. Tanpa tunduk pada aturan yang berlaku, tidak ada jaminan data pengguna diproteksi sesuai standar Indonesia.
Ia menambahkan, lemahnya transparansi moderasi konten dapat membuka peluang penyalahgunaan, termasuk oleh pihak tertentu yang mengendalikan narasi atau menjual jasa pembuatan konten. “Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan juga berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu juga menyebut aturan PSE berfungsi memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia, sekaligus mendorong platform lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar.
Terkait ultimatum pemerintah kepada Wikimedia, Heru menilai langkah itu diperlukan untuk menegakkan kedaulatan digital nasional. Menurut dia, ultimatum tersebut menjadi penegasan bahwa seluruh PSE harus transparan dan patuh terhadap regulasi nasional.
Ia mengatakan, langkah itu juga penting untuk mendorong perbaikan tata kelola konten, termasuk kejelasan proses kurasi dan peran kontributor. “Selama implementasinya proporsional dan komunikatif, langkah tegas ini justru bisa memperkuat ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya,” ungkap Heru.
