Padang – Anggota Komisi V DPR RI, Zigo Rolanda, mengeluarkan instruksi keras agar tidak ada pihak mana pun yang mengintervensi atau menghambat proyek rehabilitasi Daerah Irigasi (D.I.) Gunung Nago dan Koto Tuo.
Upaya tegas ini dilakukan menyusul laporan adanya aktivitas pengambilan batu ilegal yang sempat mengganggu jalannya proyek strategis pengendalian banjir tersebut.
Zigo menekankan bahwa pembangunan bernilai investasi di atas Rp100 miliar itu merupakan instrumen krusial demi menjamin keselamatan ribuan warga.
Penegasan tersebut disampaikan Zigo saat melakukan peninjauan lapangan di Kelurahan Limau Manis, Kota Padang, pada Rabu (5/8/2026).
Agenda reses ini turut didampingi oleh jajaran Pemerintah Kota Padang, pimpinan DPRD Sumatera Barat, Balai Wilayah Sungai Sumatera V, beserta elemen masyarakat sekitar.
Proyek yang menyasar kawasan Gunung Nago dan Batang Kuranji ini dijadwalkan segera memasuki fase tender pada Agustus ini.
Besarnya skala anggaran membuat proses lelang akan ditangani langsung di tingkat kementerian terkait.
Zigo berkomitmen penuh mengawal tahapan tender agar tuntas dalam kurun waktu maksimal dua bulan, sehingga eksekusi fisik di lapangan dapat segera terlaksana.
Dirinya memperingatkan bahwa ulah segelintir oknum yang melakukan gangguan fisik hanya akan mencederai kepentingan masyarakat luas yang telah lama menanti solusi banjir.
Pemerintah juga memastikan ketersediaan dana sekaligus memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal saat pengerjaan dimulai nantinya.
Di samping meninjau irigasi, rombongan juga memantau progres pembangunan Jembatan Kalawi yang masuk dalam DIPA Tahun 2027.
Zigo memberikan apresiasi tinggi kepada warga atas kerelaan mereka menghibahkan lahan demi kelancaran pembangunan Jembatan Kalawi tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, penduduk setempat menyampaikan keluhan terkait kualitas air bersih yang dinilai buruk serta mengandung kadar besi tinggi.
Merespons hal tersebut, Zigo menginstruksikan aparat kelurahan dan kecamatan agar segera melakukan pendataan sebagai dasar pengusulan pembangunan sumur bor.
Pemerintah Kota Padang didesak untuk memproses kebutuhan air bersih ini segera melalui dinas terkait atau BPBD sebagai langkah darurat.
Pihaknya memastikan kesiapan pemerintah pusat memberikan dukungan penuh apabila kapasitas anggaran daerah tidak mencukupi untuk menuntaskan krisis air bersih tersebut.
