Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah dan Bank Indonesia mulai merumuskan arah kebijakan ekonomi nasional untuk tahun 2027. Langkah awal ini ditandai dengan pembahasan mendalam mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat strategis yang digelar di Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Anggota Banggar DPR RI, Zigo Rolanda, menegaskan bahwa sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan perencanaan pembangunan menjadi instrumen krusial. Kolaborasi lintas sektor tersebut dinilai sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi domestik di tengah ketidakpastian dinamika global yang terus membayangi.
“Pembahasan ini menjadi fondasi penting dalam penyusunan RAPBN 2027. DPR bersama pemerintah memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional,” ujar Zigo seusai rapat.
Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan asumsi dasar ekonomi makro serta prioritas pembangunan yang akan dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Zigo secara khusus menyoroti sektor infrastruktur sebagai instrumen vital yang harus tetap diprioritaskan karena dampak langsungnya terhadap produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.
Politisi asal Sumatera Barat ini mendorong agar postur anggaran 2027 lebih mengedepankan prinsip pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya orientasi kebijakan yang berfokus pada pemerataan pembangunan di berbagai daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata.
“Pembangunan infrastruktur harus tetap menjadi perhatian karena memiliki dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, program-program pemerintah juga harus semakin responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat di daerah,” tegasnya.
Zigo optimistis, melalui pembahasan komprehensif antara legislatif dan eksekutif, RAPBN dan RKP 2027 dapat menjadi instrumen efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ia berharap target pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan dapat tercapai melalui perancangan kebijakan yang matang dan tepat sasaran.
