Jakarta – Kinerja keuangan dan operasional PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) menuai kritik pedas dari Komisi VI DPR RI.
Sorotan tajam tersebut disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Rahmat Saleh, dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).
Kegagalan tata kelola menjadi poin utama yang disoroti menyusul anjloknya pendapatan perusahaan yang hanya terealisasi Rp1,833 miliar dari target Rp5,480 miliar.
Realisasi tersebut menunjukkan defisit pendapatan yang sangat signifikan, yakni mencapai 57 persen dari target yang dicanangkan.
Sektor operasional pun menunjukkan rapor merah dengan catatan defisit Tandan Buah Segar (TBS) menyentuh angka 40 persen.
Selain itu, tingkat utilitas pabrik kelapa sawit milik perusahaan dinilai belum maksimal karena hanya beroperasi di kisaran 80 persen.
Rahmat mempertanyakan apakah keterpurukan ini dipicu oleh perencanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang bersifat tidak realistis atau sekadar lemahnya eksekusi di lapangan.
“Saya tidak tahu di mana letak kesalahannya, apakah pada perencanaan RKP atau pengelolaan perusahaan,” cecar Rahmat kepada Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Mohammad Abdul Ghani.
Politisi tersebut menegaskan bahwa beban tanggung jawab atas kegagalan ini sepenuhnya berada di pundak jajaran manajemen perusahaan.
Manajemen dituntut segera melakukan pembenahan internal agar persoalan serupa tidak terus-menerus membebani perusahaan.
Rahmat juga mengingatkan bahwa publik memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparansi BUMN di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mendesak perusahaan agar berhenti mengusung target ambisius jika tidak dibarengi dengan bukti nyata di lapangan.
Publik menuntut kontribusi konkret serta keuntungan riil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
