Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2027 kepada DPRD setempat.
Dokumen tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD pada Senin (6/7/2026).
Rancangan anggaran ini menjadi kompas fiskal daerah yang difokuskan pada penguatan ketahanan pangan serta akselerasi transformasi ekonomi dan inklusi sosial.
Mahyeldi mengakui penyusunan APBD 2027 dilakukan dengan memperhitungkan dinamika tantangan ekonomi yang cukup menantang.
Data menunjukkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2025 berada di level 3,37 persen, terkoreksi dari capaian tahun sebelumnya yang mencapai 4,36 persen.
Perlambatan tersebut dipicu oleh tekanan ekonomi makro global serta serentetan bencana alam yang mengganggu distribusi dan produktivitas sektor pertanian.
“Perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan ekonomi makro secara global dan nasional, serta terjadinya serangkaian bencana alam yang secara langsung mengganggu aktivitas produksi, distribusi, serta mobilitas masyarakat,” ungkap Mahyeldi.
Di tengah tantangan tersebut, pemerintah berhasil menekan angka kemiskinan menjadi 5,31 persen dari sebelumnya 5,97 persen.
Capaian positif lainnya terlihat pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang menyentuh angka 77,27 serta perbaikan Gini Rasio di posisi 0,280.
Efektivitas program perlindungan sosial dinilai menjadi kunci utama dalam menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga masyarakat.
Untuk tahun anggaran 2027, pemerintah mengusung tema pembangunan “Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”.
Strategi ini akan dieksekusi melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, serta pemberdayaan UMKM di tingkat nagari.
Pemerintah berkomitmen menerapkan prinsip money follows program agar setiap rupiah belanja daerah berdampak langsung kepada warga.
“Alokasi anggaran dan perancangan kebijakan tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip money follows program, dengan memberikan prioritas penuh pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” tegasnya.
Pihaknya juga menargetkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah lewat digitalisasi perpajakan dan penguatan kinerja BUMD.
Proyeksi fiskal mencatat pendapatan daerah berada di angka Rp5,77 triliun dengan belanja daerah sebesar Rp5,71 triliun.
Setelah melalui kalkulasi pembiayaan, APBD 2027 diperkirakan mengalami defisit sebesar Rp66 miliar.
Mahyeldi berharap proses pembahasan bersama legislatif dapat menghasilkan kebijakan yang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan ini dapat menghasilkan kesepakatan yang lebih akomodatif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat,” pungkasnya.
