Ranah

Pemprov Sumbar dan Tiga Kepala Daerah Sepakat Usulkan Sajunraya Jadi PSN

9
×

Pemprov Sumbar dan Tiga Kepala Daerah Sepakat Usulkan Sajunraya Jadi PSN

Sebarkan artikel ini

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat resmi menggandeng Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, dan Kota Sawahlunto untuk mengusulkan Koridor Sajunraya menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).

Langkah kolaboratif tersebut diresmikan melalui penandatanganan komitmen bersama di Rumah Dinas Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Senin (6/7/2026).

Dokumen kesepakatan ini diteken langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy bersama Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, Bupati Sijunjung Benny Dwifa Yuswir, serta Wakil Wali Kota Sawahlunto Jeffry Hibatullah.

Sinergi empat wilayah ini diproyeksikan mampu mengakselerasi transformasi Koridor Sajunraya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang kompetitif di Sumatera Barat.

Para kepala daerah berkomitmen penuh mengawal tahapan pengusulan, mulai dari penyediaan data, akselerasi perizinan, hingga penyiapan lahan yang matang.

Koordinasi lintas sektor bakal dimaksimalkan sebagai motor penggerak agar seluruh prosedur administrasi berjalan efektif dan terarah.

Status PSN dianggap menjadi instrumen krusial untuk mengurai hambatan regulasi serta menyederhanakan alur koordinasi dengan kementerian terkait.

Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menekankan pentingnya sinkronisasi lintas kementerian dalam menyelesaikan persoalan status lahan, terutama pada Area Penggunaan Lain (APL).

“Persoalan utama yang harus diselesaikan adalah ketersediaan lahan, seperti di Kecamatan IX Koto yang memiliki 900 hektare lahan APL tercatat sebagai kawasan transmigrasi,” tegas Annisa.

Pemerintah tengah merancang transformasi kawasan transmigrasi menggunakan pola berbasis industri untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

Sistem ini mengintegrasikan lahan milik warga seluas dua hektare dengan pihak industri melalui skema kepemilikan saham.

Pengembangan koridor ini juga menjadi strategi jitu untuk memperkuat ketahanan pangan nasional melalui optimalisasi lahan bagi komoditas padi dan jagung.

Integrasi lahan tersebut diharapkan mampu menjamin suplai bahan baku bagi industri pakan ternak di masa mendatang.

Pakta kesepakatan ini menjadi sinyal kuat bagi percepatan arus investasi, peningkatan konektivitas wilayah, serta pemerataan kesejahteraan bagi masyarakat Sumatera Barat.