Solok – Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera meningkatkan pengawasan ketat terhadap pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 di Kabupaten Solok.
Kebijakan ini diambil guna menjamin penyerapan anggaran pusat berjalan optimal demi mempercepat pemulihan infrastruktur vital, hunian tetap, hingga sektor pertanian.
Hingga pertengahan Juli 2026, realisasi penggunaan anggaran tercatat mencapai Rp25,09 miliar atau sekitar 17,35 persen dari total pagu sebesar Rp144,67 miliar.
Sebagian dana tersebut, sebesar Rp2 miliar, telah dialokasikan sebagai bantuan keuangan bagi penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tengah.
Sektor ekonomi saat ini mendominasi penyerapan dana, sementara percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan mulai dipacu pasca-penyelesaian DPA Perubahan.
Pemerintah daerah kini memfokuskan pengerjaan fisik pada jaringan jalan, jembatan, irigasi, serta sarana pemukiman warga terdampak.
Sebanyak 180 unit hunian tetap kini memasuki fase krusial pembangunan setelah mengantongi izin lokasi dan lahan dari Badan Pertanahan Nasional.
Upaya pemulihan lahan pertanian juga menjadi prioritas, terutama bagi 80 hektare sawah yang tertimbun material sedimen bencana.
Pihak berwenang sedang mengusulkan penyesuaian status kerusakan terhadap 64 hektare lahan tambahan agar memenuhi kriteria bantuan rehabilitasi Kementerian Pertanian.
Mitigasi banjir jangka panjang dilakukan melalui proyek normalisasi Sungai Saniang Baka sepanjang 20 kilometer dan Sungai Batang Muaro Bungai sepanjang 15 kilometer.
Selain itu, rehabilitasi mencakup perbaikan tujuh sistem penyediaan air minum serta delapan unit sekolah yang mengalami kerusakan fisik akibat bencana.
Tim Koordinator Wilayah Sumatera Barat Satgas PRR memastikan sinergi antarlembaga terus diperkuat untuk menjamin target pembangunan tuntas tepat waktu.
“Satgas PRR memfasilitasi koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum/BBWS V untuk percepatan normalisasi sungai dan penguatan tebing, serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait penanganan lahan terdampak,” jelas tim dalam laporan resmi mereka.
