Jakarta – Transisi energi di Indonesia kini bertransformasi menjadi fondasi utama dalam menjaga kedaulatan industri serta memperkokoh ketahanan ekonomi nasional.
Pergeseran paradigma ini mengemuka dalam peluncuran film dokumenter “Energi Untuk Negeri” yang diselenggarakan oleh Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Ketergantungan kronis terhadap bahan bakar fosil dan impor minyak selama ini membuat sistem energi dalam negeri sangat rentan terhadap fluktuasi harga global serta ketidakpastian geopolitik.
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menekankan bahwa langkah menuju energi bersih harus mampu menjawab lima tantangan fundamental bagi kepentingan bangsa.
“Transisi energi harus menjawab lima pertanyaan utama: apakah dapat memperkuat ketahanan energi nasional, mendukung target pertumbuhan ekonomi 8 persen, berapa biaya yang dibutuhkan, apakah industri manufaktur dalam negeri siap, dan seberapa besar dampaknya dalam mengurangi jejak karbon kita,” ujar Eddy.
Transformasi sistemik ini menuntut akselerasi pembangunan infrastruktur, mulai dari pembangkit listrik, jaringan pintar, hingga teknologi penyimpanan energi yang canggih.
Indonesia juga wajib memperkuat rantai pasok domestik agar penguasaan teknologi panel surya, baterai, serta kendaraan listrik tidak lagi bergantung pada pihak asing.
Peralihan sektor energi ini sekaligus membuka peluang penciptaan lapangan kerja baru yang memerlukan adaptasi keterampilan melalui program reskilling dan upskilling bagi tenaga kerja sektor fosil.
Direktur CPI Indonesia, Tiza Mafira, menyoroti urgensi optimalisasi sumber pembiayaan domestik untuk mendanai berbagai proyek transisi energi.
Tiza meyakini bahwa investasi yang bersumber dari dalam negeri akan memberikan dampak ekonomi yang jauh lebih luas dan berkelanjutan bagi perekonomian nasional.
