Jakarta – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggandeng Kementerian Sosial RI untuk mempercepat digitalisasi sistem penanggulangan bencana melalui optimalisasi aplikasi SAPILIN.
Sinergi ini dirancang guna meningkatkan akurasi data serta mempercepat respons pemerintah dalam menghadapi berbagai ancaman musibah di lapangan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, mematangkan koordinasi tersebut bersama Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Prof. Agus Zainal Arifin, di Jakarta pada Kamis (24/9/2026).
Pertemuan strategis ini menjadi momentum krusial untuk menyelaraskan basis data kebencanaan antara pemerintah pusat dan daerah.
Arry menegaskan bahwa Sumatera Barat merupakan wilayah dengan karakteristik “supermarket bencana” yang memerlukan data presisi sebagai fondasi kebijakan.
“Kami butuh dukungan berkelanjutan dari Kemensos untuk menguatkan kesiapsiagaan, di mana SAPILIN menjadi kunci agar respons kita terhadap bencana lebih presisi dan cepat,” ujar Arry.
Cakupan kolaborasi ini menyasar manajemen pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar, hingga penguatan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Pemprov Sumbar turut memprioritaskan peningkatan kapasitas personel Tagana serta efektivitas distribusi logistik dan pemulihan ekonomi bagi warga terdampak.
Prof. Agus Zainal Arifin memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut dengan menekankan pentingnya integrasi peta rawan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Pembangunan harus memperhatikan titik lokasi yang aman atau zona hijau, dan kami berkomitmen mendukung penanggulangan bencana ini sesuai ketentuan,” tegas Prof. Agus.
Kedua pihak sepakat mengikat komitmen tersebut dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai payung hukum sinergi mitigasi risiko bencana di masa depan.
