Padang – Sebanyak 32 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berhasil meraih predikat “A” dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menyerahkan langsung penghargaan tersebut dalam rapat evaluasi kinerja di Aula Kantor Gubernur pada Minggu (27/9/2026).
Mahyeldi menekankan bahwa capaian nilai sempurna ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif semata.
Ia memandang prestasi tersebut sebagai bukti konkret tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terukur, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.
“Akuntabilitas bukan hanya soal mengejar predikat, karena setiap program yang kita susun harus benar-benar terukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Mahyeldi di hadapan para kepala perangkat daerah.
Orang nomor satu di Sumatera Barat ini secara tegas menantang seluruh instansi agar tidak terlena dalam zona nyaman.
Bagi 16 instansi yang sukses mempertahankan predikat “A” selama tiga tahun berturut-turut sejak 2024, Mahyeldi menuntut peningkatan standar kualitas yang lebih progresif.
Sementara itu, instansi yang baru pertama kali meraih predikat “A” didorong untuk menjadikan capaian ini sebagai pemacu inovasi berkelanjutan.
Daftar instansi yang konsisten mempertahankan kinerja unggul tersebut meliputi Dinas Kehutanan, RSJ Prof. HB. Sa’anin, Bappeda, Inspektorat Daerah, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Selain itu, Biro Organisasi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Badan Kepegawaian Daerah turut masuk dalam jajaran instansi berkinerja terbaik.
Agenda tersebut juga diwarnai suasana haru saat Gubernur memberikan cenderamata kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbar, Drs. Besri Rahmad, MM.
Apresiasi ini menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi panjang Besri Rahmad yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026.
Pemprov Sumbar berkomitmen menjadikan evaluasi SAKIP sebagai instrumen perbaikan berkelanjutan demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima.
Mahyeldi optimistis bahwa tata kelola yang transparan akan memperkuat posisi birokrasi Sumatera Barat dalam menjawab tantangan zaman.
