Jakarta – Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menekankan bahwa museum tidak boleh dipahami semata sebagai tempat penyimpanan koleksi, melainkan sebagai pusat pengetahuan, penguat identitas nasional, dan penggerak awal ekonomi budaya. Penegasan itu disampaikan dalam Orasi Budaya pada peringatan Hari Museum Internasional 2026 bertema “Museums Uniting a Divided World” atau “Museum Menyatukan Dunia yang Terpilah” di Museum Nasional Indonesia, Jakarta, Senin (18/5).
Dalam pandangannya, museum perlu ditempatkan melampaui fungsi tradisional. Di tengah dunia yang makin terhubung sekaligus kian terpecah oleh konflik, ketimpangan, polarisasi, dan disrupsi teknologi, museum memiliki peran sebagai ruang publik untuk membangun kepercayaan, menjembatani perbedaan, dan memperkuat kohesi sosial.
“Museum adalah ruang ingatan, ruang pengetahuan, ruang kewargaan, dan ruang peradaban. Di tengah dunia yang terpilah, museum dapat menjadi salah satu ruang paling sehat untuk belajar mendengar, memahami konteks, dan menghormati perbedaan,” ujar Fadli.
Ia menilai tema Hari Museum Internasional 2026 memiliki relevansi kuat bagi Indonesia. Museum, kata Fadli, harus menjadi bagian dari upaya besar bangsa untuk merawat ingatan, menghidupkan pengetahuan, dan menegakkan fondasi sejarah nasional.
Fadli memaparkan empat landasan utama kebijakan permuseuman Indonesia. Pertama, museum sebagai instrumen pembentuk jati diri dan identitas bangsa. Kedua, museum sebagai ruang kewargaan atau civic space yang memperkuat kohesi sosial. Ketiga, museum sebagai wahana pemulihan kedaulatan budaya melalui repatriasi dan pemaknaan ulang warisan budaya. Keempat, museum sebagai infrastruktur hulu dalam ekonomi budaya.
Salah satu tonggak yang disorotnya ialah pemulangan 28.131 fosil dan catatan koleksi Dubois dari Belanda pada 2025, termasuk temuan awal Homo erectus. Koleksi tersebut kini dipamerkan dalam Sejarah Awal di Museum Nasional Indonesia dan dipandang sebagai bagian dari pemulihan memori sekaligus kedaulatan budaya.
“Ketika warisan penting ini pulang, tugas museum adalah menghidupkan kembali maknanya dan mengembalikannya ke akar budayanya melalui riset, konservasi, dan interpretasi publik,” kata Fadli.
Perhatian besar juga diarahkan Fadli pada museum sebagai hulu ekonomi budaya. Ia menilai museum menyimpan koleksi, narasi, nilai, pengetahuan, dan imajinasi yang dapat menjadi modal kultural bagi ekonomi lokal, destinasi budaya, film, animasi, gim, wastra, kuliner, konten digital, hingga berbagai bentuk penciptaan baru.
“Museum harus menjadi tempat di mana cultural capital dikembangkan menjadi public value dan economic value secara berkelanjutan. Tanpa institusi pengetahuan yang hidup, industri dan produk budaya akan kehilangan akar dan mudah menjadi dangkal,” ujarnya.
Fadli menegaskan valorizasi museum dan situs budaya perlu menjadi agenda penting. Valorisasi, jelasnya, bukanlah komersialisasi yang dangkal, melainkan upaya memberi nilai yang lebih luas bagi museum dan situs budaya dari sisi pengetahuan, pendidikan, narasi, akses publik, diplomasi, hingga keberlanjutan pembiayaan.
Ia juga mengutip sejumlah praktik internasional yang menunjukkan besarnya dampak ekonomi museum. Di Amerika Serikat, museum menopang lebih dari 726 ribu pekerjaan dan menyumbang sekitar 50 miliar dolar AS per tahun bagi perekonomian nasional. Di Kanada, museum menghasilkan manfaat sosial tahunan sebesar 8,6 miliar dolar AS.
Di Belanda, Museumkaart mendorong 9,6 juta kunjungan museum per tahun dengan akses ke lebih dari 500 museum dalam satu jaringan nasional. Contoh tersebut, kata Fadli, memperlihatkan bahwa museum dapat memberi dampak ekonomi sekaligus sosial yang besar.
Untuk konteks Indonesia, Fadli menilai pembentukan Museum dan Cagar Budaya (MCB) sebagai Badan Layanan Umum merupakan langkah strategis. Status BLU, menurutnya, membuka ruang bagi MCB untuk membangun model layanan yang lebih adaptif, mengembangkan pemanfaatan aset, memperkuat kemitraan, dan menciptakan pendapatan berkelanjutan.
Pendapatan itu, lanjut Fadli, harus kembali untuk konservasi, riset, edukasi publik, peningkatan layanan, dan perlindungan warisan budaya.
“Ekonomi budaya yang sehat adalah ekonomi yang sirkular; mengembalikan nilai kepada komunitas, kepada pelaku budaya, kepada regenerasi, dan kepada keberlanjutan warisan itu sendiri,” ujarnya.
Hingga April 2026, Kementerian Kebudayaan mencatat Indonesia memiliki 516 museum yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah itu, 373 museum atau 72,3 persen sudah teregistrasi, sedangkan 234 museum atau 45,3 persen telah terstandarisasi.
Fadli menyebut capaian tersebut sebagai baseline penting bagi kebijakan permuseuman. Ke depan, agenda permuseuman Indonesia harus mencakup penguatan registrasi, standardisasi, kapasitas konservasi, tata kelola koleksi, literasi sejarah, akses publik, keamanan koleksi, riset provenance, digitalisasi, serta peningkatan mutu dan dampak museum bagi masyarakat.
“Kita ingin ekosistem permuseuman Indonesia tumbuh bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam mutu, relevansi, dan dampaknya bagi masyarakat,” kata Fadli.
Di sisi lain, ia menilai museum harus makin relevan bagi generasi muda. Berdasarkan survei MCB pada 2025, lebih dari 70 persen pengunjung museum berusia di bawah 35 tahun. Kelompok terbesar, 37 persen, berada pada rentang usia 18-24 tahun.
“Tugas kita selanjutnya adalah memastikan generasi muda tidak berhenti sebagai pengunjung, melainkan tumbuh sebagai peserta aktif. Museum harus berbicara kepada realitas mereka, membuka ruang partisipasi mereka, dan memberi alasan bagi mereka untuk kembali,” ujarnya.
Fadli juga mengapresiasi peluncuran Museum Passport oleh BLU Museum dan Cagar Budaya bersama Asosiasi Museum Indonesia, ICOM Indonesia, dan para mitra. Inisiatif itu dinilai dapat memperluas partisipasi budaya sekaligus membangun kebiasaan masyarakat mengunjungi museum.
“Bagi Indonesia, Museum Passport dapat menjadi langkah awal yang penting untuk memperkuat partisipasi budaya dan menjadikan kunjungan museum sebagai bagian dari lifestyle, gaya hidup berbudaya,” kata Fadli.
Menutup orasinya, Fadli mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat museum sebagai pilar masa depan Indonesia. Ia menyerukan agar museum hidup secara intelektual, cakap digital, berakar pada ilmu pengetahuan, terbuka bagi masyarakat, dan mampu menggerakkan ekonomi budaya sebagai ruang peradaban Indonesia.
