Padang Panjang – Pemerintah Kota Padang Panjang melakukan penyegaran struktur birokrasi guna mengoptimalkan pelayanan publik. Wali Kota Hendri Arnis melantik Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah serta dua pejabat pimpinan tinggi pratama dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan di Hall Lantai III Balai Kota, Jumat (12/6/2026).
Ir. Kuartini Deti Putri, M.Si resmi mengemban amanah sebagai Pj Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/2666/BKD-2026. Selain itu, kursi Kepala BPBD Kesbangpol kini dipercayakan kepada Mihandrik, S.STP, M.Si, sementara Marjulas Sabri, SE, ME dilantik sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Hendri Arnis menekankan bahwa rotasi ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kapasitas organisasi pemerintahan. Ia menuntut para pejabat yang baru dilantik agar segera menunjukkan integritas serta dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“Penjabat Sekretaris Daerah memegang peran krusial sebagai motor penggerak birokrasi. Tanggung jawab utamanya bukan sekadar mengoordinasikan perangkat daerah, melainkan memastikan setiap kebijakan berjalan efektif dan selaras dengan visi pembangunan kota,” ujar Hendri.
Lebih jauh, ia mendorong jajarannya untuk lebih adaptif, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan.
Dalam arahannya, Hendri mengingatkan bahwa keberhasilan pemerintahan sangat bergantung pada soliditas tim. Ia menepis anggapan bahwa individu dapat bekerja sendiri dalam birokrasi.
“Tidak ada superman dalam birokrasi, yang ada adalah superteam. Segera bangun komunikasi yang baik, hilangkan ego sektoral, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama,” tegasnya.
Prosesi pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Allex Saputra, jajaran Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang. Hendri berharap para pejabat yang baru dilantik dapat segera beradaptasi dan membawa perubahan positif bagi tata kelola pemerintahan yang lebih profesional.
